Gelar Pertemuan, Ini Tiga Kesepakatan Kiai Sepuh NU soal Covid-19 di Pesantren
Jum'at, 26 Juni 2020 - 12:25 WIB
Kiai sepuh NU menghasilkan tiga kesepakatan soal aktivitas pesantren di masa pandemi Covid-19 dalam pertemuan di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Foto/ist
JAKARTA - Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama melakukan pertemuan khusus membahas isu pondok pesantren menghadapi situasi pandemi Covid-19 di Aula Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada Kamis (25/06/2020). Pertemuan dilakukan seiring masa penerimaan santri baru dan telah dibukanya aktivitas di beberapa pesantren.
Pertemuan yang dimoderatori Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf dihadiri pula Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, KH Anwar Mansur, KH Kafabihi Mahrus, KH Hasan Mutawakil Alallah, KH Idris Hamid, KH Agus Ali Masyhuri, KH Anwar Iskandar, KH Ubaidilah Faqih dan KH R Azzaim Ibrahimy. Sedangkan dari Jawa Tengah ada KH Ubaidilah Shodaqoh dan KH Muadz.
(Baca: New Normal, Pemerintah Diminta Anggarkan Mitigasi Corona di Pesantren)
Yahya Cholil Staquf menyatakan setidaknya ada tiga hal penting yang disepakati para kiai sepuh. Pertama, para kiai sepuh mendukung penuh keputusan pesantren yang membuka kembali aktivitasnya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Kedua, meminta kepada Lazisnu yang selama ini sudah bergerak dengan gerakan filantropinnya yang luar biasa, untuk menciptakan skema bantuan yang difokuskan untuk membantu pesantren agar bisa menerapkan protokol kesehatan.
Ketiga, mendorong pemerintah untuk lebih menekankan pada kebijakan kuratif dalam program penangan Covid-19 seperti membangun sarana fasilitas kesehatan yang lebih baik.
(Baca: IPNU Beri Rapor Merah Pemerintah dalam Penanganan COVID-19)
Soal risiko terjadinya klaster baru pada pondok pesantren yang kembali beraktivitas, Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa protokol kesehatan telah diterapkan dengan ketat di pondok pesantren bersangkutan.
"Dimulai isolasi mandiri santri sebelum ke pondoknya, juga rapid test yang banyak dilakukan ponpes secara mandiri. Kita jangan hanya bicara klaster, tapi bicaralah tentang dukungan fasilitas kepada pesantren. Itu yang kita upayakan," ujar dia.
(Baca: Anggaran Covid-19 Naik, MUI Usul Santri Gratis Rapid Test)
Sebelumnya, Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong KH Hasan Mutawakil Alallah menyampaikan, hendaknya pesantren diberikan kebijakan independen apakah pesantren tersebut membuka atau masih menutup aktivitasnya. "PWNU Jawa Timur telah memberikan wewenang otonom kepada masing-masing pesantren apakah membuka atau masih menutup aktivitas pesantrennya," tuturnya.
Rais Aam PBNU KH. Miftahul Akhyar mengatakan, bagi pesantren yang akan kembali membuka kegiatan belajarnya harus mendapat dukungan semua pihak. "Maka relasi hubungan dengan pemerintah harus saling percaya, saling memberi dan mendukung," papar Pemimpin Tertinggi NU tersebut.
Pertemuan yang dimoderatori Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf dihadiri pula Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, KH Anwar Mansur, KH Kafabihi Mahrus, KH Hasan Mutawakil Alallah, KH Idris Hamid, KH Agus Ali Masyhuri, KH Anwar Iskandar, KH Ubaidilah Faqih dan KH R Azzaim Ibrahimy. Sedangkan dari Jawa Tengah ada KH Ubaidilah Shodaqoh dan KH Muadz.
(Baca: New Normal, Pemerintah Diminta Anggarkan Mitigasi Corona di Pesantren)
Yahya Cholil Staquf menyatakan setidaknya ada tiga hal penting yang disepakati para kiai sepuh. Pertama, para kiai sepuh mendukung penuh keputusan pesantren yang membuka kembali aktivitasnya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Kedua, meminta kepada Lazisnu yang selama ini sudah bergerak dengan gerakan filantropinnya yang luar biasa, untuk menciptakan skema bantuan yang difokuskan untuk membantu pesantren agar bisa menerapkan protokol kesehatan.
Ketiga, mendorong pemerintah untuk lebih menekankan pada kebijakan kuratif dalam program penangan Covid-19 seperti membangun sarana fasilitas kesehatan yang lebih baik.
(Baca: IPNU Beri Rapor Merah Pemerintah dalam Penanganan COVID-19)
Soal risiko terjadinya klaster baru pada pondok pesantren yang kembali beraktivitas, Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa protokol kesehatan telah diterapkan dengan ketat di pondok pesantren bersangkutan.
"Dimulai isolasi mandiri santri sebelum ke pondoknya, juga rapid test yang banyak dilakukan ponpes secara mandiri. Kita jangan hanya bicara klaster, tapi bicaralah tentang dukungan fasilitas kepada pesantren. Itu yang kita upayakan," ujar dia.
(Baca: Anggaran Covid-19 Naik, MUI Usul Santri Gratis Rapid Test)
Sebelumnya, Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong KH Hasan Mutawakil Alallah menyampaikan, hendaknya pesantren diberikan kebijakan independen apakah pesantren tersebut membuka atau masih menutup aktivitasnya. "PWNU Jawa Timur telah memberikan wewenang otonom kepada masing-masing pesantren apakah membuka atau masih menutup aktivitas pesantrennya," tuturnya.
Rais Aam PBNU KH. Miftahul Akhyar mengatakan, bagi pesantren yang akan kembali membuka kegiatan belajarnya harus mendapat dukungan semua pihak. "Maka relasi hubungan dengan pemerintah harus saling percaya, saling memberi dan mendukung," papar Pemimpin Tertinggi NU tersebut.
(muh)
tulis komentar anda