Pemilu 2024 di IKN

Khairul Fahmi

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pemilu Fakultas Hukum Universitas Andalas



PADA pertengahan Februari lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). UU ini tidak hanya sebatas mengatur bagaimana kerangka pembentukan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, melainkan juga mengatur sejumlah dampak pembentukan IKN, salah satunya terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah baru tersebut. Pengaturan ini tentu sangat beralasan karena desain pemerintahan khusus IKN menyebabkan penyelenggaraan pemilu di sana akan berbeda dengan daerah lain.

Bila dibaca, UU IKN setidaknya menyinggung tiga hal berkenaan dengan pemilu. Pertama, di IKN hanya diselenggarakan pemilu nasional. Pemilu nasional dimaksud mencakup pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Kedua, dengan ditetapkannya IKN, penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi legislatif pusat, provinsi dan kabupaten/kota di daerah terdampak perlu dilakukan. Ketiga, KPU diberi mandat untuk menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPR dan DPD di IKN dengan berkonsultasi bersama Otorita IKN.

Representasi Lokal