Mensos Ungkap Alasan Lambannya Penyaluran Bansos Tunai
Rabu, 24 Juni 2020 - 15:31 WIB
Mensos Juliary P Batubara mengungkap sejumlah kendala, yang dialami di daerah dalam penyaluran bansos tunai sehingga, penyalurannya lambat dari waktunya. Foto/SINDOnews/Asep Juhariyono
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliary P Batubara mengungkap sejumlah kendala, yang dialami di daerah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai sehingga, penyalurannya lambat dari waktu yang telah ditentukan.
(Baca juga: Terus Bertambah, 724 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19)
Hal ini dikatakan Juliary dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2020 dan Pembahasan RKA Kemensos 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
(Baca juga: Biaya Tes Covid-19 Dikeluhkan Masyarakat, Ini Solusinya)
Menurutnya, kendala tersebut di antaranya, kesiapan data penerima di daerah dan warga yang berdesak-desakan dan tidak mematuhi protokol kesehatan saat pengambilan di Kantor Pos yang viral di berbagai media.
"Bansos tunai masuk tahap kedua, target 9 juta KK belum full tercapai. Tahap pertama kurang sedikit dengan 8 juta KPM (keluarga penerima manfaat) dengan anggaran yang tersalurkan Rp4,75 triliun dan tahap 2 dengan anggaran yang tersalurkan Rp4,19 triliun. Di sisa tahap kedua ini dan nanti tahap ketiga seluruh target itu harus kita sapu," kata Juliary.
Juliary mengungkapkan sejumlah kendala lain yang dialami Kemensos. Di antaranya, masih banyak daerah yang belum memenuhi kuota. Ternyata, tidak mudah bagi daerah untuk bisa memberikan data lebih cepat kepada Kemensos untuk disalurkan bansos tunainya. Ada juga daerah yang minta ditunda penyalurannya karena mungkin berkaitan dengan program bansos lainnya yang diberikan di daerah tersebut.
"Kendala lainnya daerah remote, istilah PT Pos daerah kluster III, daerah 3T (terluar, tedepan, terpencil) atau remote area pencairannya akan langsung 3 tahap. Karena kasihan mereka harus nyeberang dulu, kasihan separuhnya habis di ongkos. Jadi langsung dihantem 3 aja, kasihan wilayah-wilayah terpencil ini luar biasa medannya," terangnya.
Kemudian, politikus PDIP ini mengaku Kemensos sudah beberapa kali mendapatkan komplain karena warga berdesak-desakan sata proses pengambilan di Kantor Pos sehingga, pengambilan bansos ini diminta untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19.
(Baca juga: Terus Bertambah, 724 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19)
Hal ini dikatakan Juliary dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2020 dan Pembahasan RKA Kemensos 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
(Baca juga: Biaya Tes Covid-19 Dikeluhkan Masyarakat, Ini Solusinya)
Menurutnya, kendala tersebut di antaranya, kesiapan data penerima di daerah dan warga yang berdesak-desakan dan tidak mematuhi protokol kesehatan saat pengambilan di Kantor Pos yang viral di berbagai media.
"Bansos tunai masuk tahap kedua, target 9 juta KK belum full tercapai. Tahap pertama kurang sedikit dengan 8 juta KPM (keluarga penerima manfaat) dengan anggaran yang tersalurkan Rp4,75 triliun dan tahap 2 dengan anggaran yang tersalurkan Rp4,19 triliun. Di sisa tahap kedua ini dan nanti tahap ketiga seluruh target itu harus kita sapu," kata Juliary.
Juliary mengungkapkan sejumlah kendala lain yang dialami Kemensos. Di antaranya, masih banyak daerah yang belum memenuhi kuota. Ternyata, tidak mudah bagi daerah untuk bisa memberikan data lebih cepat kepada Kemensos untuk disalurkan bansos tunainya. Ada juga daerah yang minta ditunda penyalurannya karena mungkin berkaitan dengan program bansos lainnya yang diberikan di daerah tersebut.
"Kendala lainnya daerah remote, istilah PT Pos daerah kluster III, daerah 3T (terluar, tedepan, terpencil) atau remote area pencairannya akan langsung 3 tahap. Karena kasihan mereka harus nyeberang dulu, kasihan separuhnya habis di ongkos. Jadi langsung dihantem 3 aja, kasihan wilayah-wilayah terpencil ini luar biasa medannya," terangnya.
Kemudian, politikus PDIP ini mengaku Kemensos sudah beberapa kali mendapatkan komplain karena warga berdesak-desakan sata proses pengambilan di Kantor Pos sehingga, pengambilan bansos ini diminta untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda