Misbakhun Sebut LKPP Bisa Cegah Korupsi Sekaligus Menggerakkan Ekonomi
Kamis, 16 Juni 2022 - 20:30 WIB
"Apakah itu cukup?" ucap Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas menyinggung situs LKPP yang tak bisa diakses. Misbakhun menduga server LKPP tidak diretas, tetapi overkapasitas.
Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur, itu mengaku pernah diajak melihat server LKPP. Seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun pemda bermuara ke server tersebut.
Menurutnya, LKPP memiliki sejumlah aplikasi yang diladeni oleh server itu, antara lain, SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dan AMEL (Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal). Namun, dia menilai desain teknologi tidak mendukung untuk kebutuhan itu.
"Eggak akan kuat servernya, downtime (layanan daring terhenti) pasti akan terjadi dan akan menjadi langganan," katanya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga arahan penting soal pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, yakni untuk mendongkrak penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN maupun APBD. Karena itu, LKPP harus mampu menyediakan sistem yang lebih menarik bagi UMKM ketimbang platform marketplace.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas menyinggung situs LKPP yang tak bisa diakses. Misbakhun menduga server LKPP tidak diretas, tetapi overkapasitas.
Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur, itu mengaku pernah diajak melihat server LKPP. Seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun pemda bermuara ke server tersebut.
Menurutnya, LKPP memiliki sejumlah aplikasi yang diladeni oleh server itu, antara lain, SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dan AMEL (Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal). Namun, dia menilai desain teknologi tidak mendukung untuk kebutuhan itu.
"Eggak akan kuat servernya, downtime (layanan daring terhenti) pasti akan terjadi dan akan menjadi langganan," katanya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga arahan penting soal pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, yakni untuk mendongkrak penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN maupun APBD. Karena itu, LKPP harus mampu menyediakan sistem yang lebih menarik bagi UMKM ketimbang platform marketplace.
Lihat Juga :