Rp100,6 Triliun untuk Bansos Selama Pandemi, Begini Rinciannya
Rabu, 24 Juni 2020 - 14:50 WIB
Mensos Juliary P Batubara saat memberikan bantuan sosial kepada keluarga eks pejuang Timor Timur beberapa waktu lalu. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliary P Batubara mengungkapkan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) pada 2020 sangat besar. Sejak awal Maret lalu, sudah Rp100,6 triliun digelontorkan untuk bansos, meliputi reguler maupun khusus Covid-19. Ada kenaikan hingga Rp43,7 triliun selama masa pandemi.
“Realisasi belanja bansos mencapai 56,70 persen. Belanja bansos ini dimonitor tiap hari oleh presiden, yang menginginkan agar bansos memberikan daya ungkit terhadap eknomi masyarakat yang bulan ini sudah -0,3 persen, kita sudah masuk resesi,” kata Mensos dalam paparannya di Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2020 dan Pembahasan RKA Kemensos 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
(Baca: Pengusaha Beras Sesalkan Ada Oknum di Bantuan Sosial Sembako)
Juliary menjelaskan, bansos reguler yang terdiri atas program keluarga harapan (PKH) dan program kartu sembako. Sementara bansos khusus Covid-19 untuk warga Jabodetabek dan bansos tunai untuk di luar Jabodetabek.
Politikus PDIP ini menguraikan, untuk PKH dengan target 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat), ada kenaikan anggaran Rp8,3 triliun menjadi Rp37,4 triliun karena, periode Apri-Juni yang sudah dibayar di depan mendapat lagi per bulannya. Sehingga, KPM PKH mendapatkan 2 kali pencairan. Sementara, untuk kartu sembako/BPNT, KPM meningkat dari 15,2 juta menjadi 20 juta.
“Indeksnya dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu. Sehingga, anggaran naik drastis Rp15,2 triliun menjadi Rp43,6 triliun,” papar Juliary.
“Realisasi belanja bansos mencapai 56,70 persen. Belanja bansos ini dimonitor tiap hari oleh presiden, yang menginginkan agar bansos memberikan daya ungkit terhadap eknomi masyarakat yang bulan ini sudah -0,3 persen, kita sudah masuk resesi,” kata Mensos dalam paparannya di Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR tentang Pertanggungjawaban Anggaran 2020 dan Pembahasan RKA Kemensos 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
(Baca: Pengusaha Beras Sesalkan Ada Oknum di Bantuan Sosial Sembako)
Juliary menjelaskan, bansos reguler yang terdiri atas program keluarga harapan (PKH) dan program kartu sembako. Sementara bansos khusus Covid-19 untuk warga Jabodetabek dan bansos tunai untuk di luar Jabodetabek.
Politikus PDIP ini menguraikan, untuk PKH dengan target 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat), ada kenaikan anggaran Rp8,3 triliun menjadi Rp37,4 triliun karena, periode Apri-Juni yang sudah dibayar di depan mendapat lagi per bulannya. Sehingga, KPM PKH mendapatkan 2 kali pencairan. Sementara, untuk kartu sembako/BPNT, KPM meningkat dari 15,2 juta menjadi 20 juta.
“Indeksnya dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu. Sehingga, anggaran naik drastis Rp15,2 triliun menjadi Rp43,6 triliun,” papar Juliary.
Lihat Juga :