Jaga Nama Baik Luhut dan Fachrul Razi, Sikap Tegas Bravo Lima Diapresiasi
Rabu, 08 Juni 2022 - 17:30 WIB
Padahal, ormas tersebut didirikan oleh tokoh yang cukup berpengaruh, yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Bravo Lima yang juga merupakan tokoh nasional dan pernah menjadi Menteri Agama (Menag) yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.
Baca juga: Ketua Pemuda Bravo 5 Bakal Laporkan Balik Justin Frederick ke Polda Metro Jaya
"Nama baik tokoh di Bravo Lima tentu akan tercoreng jika publik mengasumsikan ada semacam pembelaan secara organisasi. Tapi dengan ketegasan sikapnya untuk proses hukum dalam kasus ini, saya kira publik juga akan menilai bahwa Bravo Lima tak menolerir pelanggaran, meskipun itu dilakukan oleh anggotanya," jelas Nova.
Seperti diketahui, Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Bravo Lima (DPP PBL) Kevin Haikal menyatakan mendukung proses hukum terhadap AF maupun FM, anggota PBL yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan.
Kevin mengatakan, sikap DPP PBL sangat tegas dalam menyikapi pelanggaran hukum, termasuk kekerasan dan main hakim sendiri. "DPP PBL mendukung proses hukum atas pelanggaran tersebut, agar siapa pun pelaku pelanggaran mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. DPP PBL tidak menolerir aksi kekerasan dalam bentuk apapun," kata Kevin Haikal Senin, 6 Juni 2022.
Baca juga: Ketua Pemuda Bravo 5 Bakal Laporkan Balik Justin Frederick ke Polda Metro Jaya
"Nama baik tokoh di Bravo Lima tentu akan tercoreng jika publik mengasumsikan ada semacam pembelaan secara organisasi. Tapi dengan ketegasan sikapnya untuk proses hukum dalam kasus ini, saya kira publik juga akan menilai bahwa Bravo Lima tak menolerir pelanggaran, meskipun itu dilakukan oleh anggotanya," jelas Nova.
Seperti diketahui, Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Bravo Lima (DPP PBL) Kevin Haikal menyatakan mendukung proses hukum terhadap AF maupun FM, anggota PBL yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan.
Kevin mengatakan, sikap DPP PBL sangat tegas dalam menyikapi pelanggaran hukum, termasuk kekerasan dan main hakim sendiri. "DPP PBL mendukung proses hukum atas pelanggaran tersebut, agar siapa pun pelaku pelanggaran mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. DPP PBL tidak menolerir aksi kekerasan dalam bentuk apapun," kata Kevin Haikal Senin, 6 Juni 2022.
(cip)
Lihat Juga :