Legislator PKS Minta Rapid Test Digratiskan
Selasa, 23 Juni 2020 - 13:14 WIB
Pelaksanaan rapid test. Foto/SINDOnews/Sutikno
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin meminta biaya uji cepat atau rapid test Covid-19 bagi masyarakat digratiskan. Hal tersebut menyikapi banyaknya pihak yang mempersoalkan rapid test berbayar oleh sejumlah pihak.
"Tentang rapid test ini kami berharap bisa digratiskan ya. Karena banyak orang-orang yang masih susah, sementara dia perlu untuk bepergian, untuk kuliah, untuk sekolah, untuk aktivitas yang lainnya, untuk itu agar rapid test ini jangan bayar ya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada SINDOnews, Selasa (23/6/2020).
Legislator asal Kalimantan Barat ini mengatakan, pemerintah bisa menggunakan dana penanggulangan pandemi Covid-19 untuk biaya rapid test bagi masyarakat. "Kalau digratiskan kita minta diambil dari dana Covid-19 ya. Sehingga perlu dicari lah," kata anggota majelis syuro PKS dari Kalbar ini. ( ).
Menurut dia, pemerintah jangan hanya memikirkan masyarakat yang sudah terinfeksi virus Covid-19. "Yang belum sakit pun harus kita pikirkan ya. Kita terjun langsung ke masyarakat, sehingga benar-benar masyarakat ini sehat," pungkasnya.
Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis menilai anggaran negara untuk penanganan Covid-19 sebenarnya melimpah. Dia pun mengilustrasikan, jika seluruh rakyat Indonesia dirapid test, tidak akan habis lebih dari Rp40 triliun. ( ).
"Tentang rapid test ini kami berharap bisa digratiskan ya. Karena banyak orang-orang yang masih susah, sementara dia perlu untuk bepergian, untuk kuliah, untuk sekolah, untuk aktivitas yang lainnya, untuk itu agar rapid test ini jangan bayar ya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada SINDOnews, Selasa (23/6/2020).
Legislator asal Kalimantan Barat ini mengatakan, pemerintah bisa menggunakan dana penanggulangan pandemi Covid-19 untuk biaya rapid test bagi masyarakat. "Kalau digratiskan kita minta diambil dari dana Covid-19 ya. Sehingga perlu dicari lah," kata anggota majelis syuro PKS dari Kalbar ini. ( ).
Menurut dia, pemerintah jangan hanya memikirkan masyarakat yang sudah terinfeksi virus Covid-19. "Yang belum sakit pun harus kita pikirkan ya. Kita terjun langsung ke masyarakat, sehingga benar-benar masyarakat ini sehat," pungkasnya.
Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis menilai anggaran negara untuk penanganan Covid-19 sebenarnya melimpah. Dia pun mengilustrasikan, jika seluruh rakyat Indonesia dirapid test, tidak akan habis lebih dari Rp40 triliun. ( ).
(zik)
tulis komentar anda