Hari Lahir Pancasila, PKS Suarakan Working Ideology untuk Kesejahteraan Rakyat
Rabu, 01 Juni 2022 - 22:04 WIB
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Foto/Ist
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai working ideology kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Jazuli dalam rangka peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2022.
Baca juga: Jokowi Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Agendakan Kunjungi Pasar hingga Gereja
"Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang sudah final. Mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).
"Maka tidak ada pilihan agar ia terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus jadi working ideology yang memandu kebijakan negara dan tata kehidupan berbangsa," tambahnya.
Anggota Komisi I DPR ini menekankan, aspek penting dari Pancasila sebagai working ideology dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang kerap kali diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara.
Menurut Jazuli, kebijakan bidang ekonomi masih jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila, dan ini harus serius diperhatikan.
"Kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila," jelas Jazuli.
Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, kalau dominasi ekonomi liberal kapitalistik ditambah keberpihakan kebijakan pada pada oligarki tidak dikoreksi serius maka asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan semakin jauh dari harapan. Hal itu secara nyata melemahkan ideologi Pancasila.
"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik. PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki daripada keadilan sosial. Di antaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dll," terangnya.
PKS kata Jazuli, juga menolak penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti TDL, BBM, sembako, dan lainnya, pada mekanisme pasar tanpa ada intervensi untuk menjaga daya beli rakyat miskin.
"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," pungkas Jazuli.
Baca juga: Jokowi Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Agendakan Kunjungi Pasar hingga Gereja
"Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang sudah final. Mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).
"Maka tidak ada pilihan agar ia terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus jadi working ideology yang memandu kebijakan negara dan tata kehidupan berbangsa," tambahnya.
Anggota Komisi I DPR ini menekankan, aspek penting dari Pancasila sebagai working ideology dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang kerap kali diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara.
Menurut Jazuli, kebijakan bidang ekonomi masih jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila, dan ini harus serius diperhatikan.
"Kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila," jelas Jazuli.
Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, kalau dominasi ekonomi liberal kapitalistik ditambah keberpihakan kebijakan pada pada oligarki tidak dikoreksi serius maka asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan semakin jauh dari harapan. Hal itu secara nyata melemahkan ideologi Pancasila.
"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik. PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki daripada keadilan sosial. Di antaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dll," terangnya.
PKS kata Jazuli, juga menolak penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti TDL, BBM, sembako, dan lainnya, pada mekanisme pasar tanpa ada intervensi untuk menjaga daya beli rakyat miskin.
"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," pungkas Jazuli.
(maf)
tulis komentar anda