Tolak RUU HIP, Pemuda Muhammadiyah Dorong Bentuk Aliansi Strategis
Senin, 22 Juni 2020 - 17:07 WIB
Ketua bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menilai, sejak awal negara berdiri, kontestasi politik membawa Pancasila dalam konflik ideologis. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menilai, sejak awal negara ini berdiri, kontestasi politik kemudian membawa Pancasila dalam konflik ideologis yang sangat tajam dan berdarah oleh beberapa kekuatan politik dan aliran pemikiran.
(Baca juga: PKS Ungkap Bukti Penolakan terhadap RUU HIP)
Hal itu dinyatakan Razikin merespon polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang berujung pada sikap pemerintah untuk menunda pembahasan itu dan meminta DPR menghimpun masukan dari masyarakat.
(Baca juga: MUI Minta RUU HIP Ditunda Selama-lamanya)
Razikin menuturkan, konflik itu misalnya, pertama, kelompok nasionalisme kanan. Kelompok ini beraliran tekstual dan bertujuan menggantikan Pancasila dengan Islam. Misalnya, muncul DII/TII,"
"Kedua, kelompok Nasionalisme kiri. Kelompok ini bertujuan menggantikan Pancasila dengan Komunis, kelompok ini jelas diwakili oleh PKI," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Ketiga lanjut dia, kelompok Nasionalisme Progresif. Menurut dia, kelompok ini bertujuan mempertahankan Pancasila dan UUD 45 secara mutlak dengan mendukung dan melanjutkan pemerintahan sesuai dengan kepentingan pembangunan bangsa.
"Pancasila dan UUD 1945 sebagai alat dominasi untuk menciptakan stabilitas dan kepastian hukum seperti yang terjadi selama Orde Baru," ungkapnya.
Sekarang, menurut Razikin, dengan hadirnya RUU HIP memicu kontestasi politik dan konflik idioligis Kalangan Islam merasa telah berkorban secara suka rela menerima penghapusan anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", lalu kemudian menyepakati Pancasila yang ada sekarang.
"Artinya Pancasila merupakan teks bersama (ko-teks) tidak boleh lagi di otak-atik. Meskipun pihak eksekutif (Presiden) menyatakan tidak ikut campur dalam pembahasan RUU HIP, kelihatannya tidak mampu meredam kemarahan masyarakat terutama kalangan Islam," tutur dia.
Maka itu, Razikin menegaskan, Pemuda Muhammadiyah sendiri mendukung penuh sikap PP Muhamadiyah, dan pihaknya meminta kalangan Islam dapat membangun aliansi yang strategis dan melakukan langkah-langah politik ketimbang bereaksi secara emosional.
"Pemuda Muhammadiyah tentu saja mendorong adanya format baru sebagai ganti RUU HIP untuk menjaga nilai-nila Pancasila," kata Razikin.
(Baca juga: PKS Ungkap Bukti Penolakan terhadap RUU HIP)
Hal itu dinyatakan Razikin merespon polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang berujung pada sikap pemerintah untuk menunda pembahasan itu dan meminta DPR menghimpun masukan dari masyarakat.
(Baca juga: MUI Minta RUU HIP Ditunda Selama-lamanya)
Razikin menuturkan, konflik itu misalnya, pertama, kelompok nasionalisme kanan. Kelompok ini beraliran tekstual dan bertujuan menggantikan Pancasila dengan Islam. Misalnya, muncul DII/TII,"
"Kedua, kelompok Nasionalisme kiri. Kelompok ini bertujuan menggantikan Pancasila dengan Komunis, kelompok ini jelas diwakili oleh PKI," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Ketiga lanjut dia, kelompok Nasionalisme Progresif. Menurut dia, kelompok ini bertujuan mempertahankan Pancasila dan UUD 45 secara mutlak dengan mendukung dan melanjutkan pemerintahan sesuai dengan kepentingan pembangunan bangsa.
"Pancasila dan UUD 1945 sebagai alat dominasi untuk menciptakan stabilitas dan kepastian hukum seperti yang terjadi selama Orde Baru," ungkapnya.
Sekarang, menurut Razikin, dengan hadirnya RUU HIP memicu kontestasi politik dan konflik idioligis Kalangan Islam merasa telah berkorban secara suka rela menerima penghapusan anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", lalu kemudian menyepakati Pancasila yang ada sekarang.
"Artinya Pancasila merupakan teks bersama (ko-teks) tidak boleh lagi di otak-atik. Meskipun pihak eksekutif (Presiden) menyatakan tidak ikut campur dalam pembahasan RUU HIP, kelihatannya tidak mampu meredam kemarahan masyarakat terutama kalangan Islam," tutur dia.
Maka itu, Razikin menegaskan, Pemuda Muhammadiyah sendiri mendukung penuh sikap PP Muhamadiyah, dan pihaknya meminta kalangan Islam dapat membangun aliansi yang strategis dan melakukan langkah-langah politik ketimbang bereaksi secara emosional.
"Pemuda Muhammadiyah tentu saja mendorong adanya format baru sebagai ganti RUU HIP untuk menjaga nilai-nila Pancasila," kata Razikin.
(maf)
tulis komentar anda