Tutupi Audit BPJS Kesehatan, BPKP Dinilai Tak Paham Marwah

Tak hanya itu, Egi menilai BPKP sebagai ‘dokter’ dan menganalogikan Kemenkeu sebagai ‘pasien’. Hal itulah yang menurut dia menjadi alasan BPKP berdalih bahwa permintaan hasil audit itu seharusnya ditujukan ke Kemenkeu.

“Ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat membedakan antara badan private dan public sehingga argumentasi itu tidak layak digunakan. Harusnya BPKP minta izin ke Kemenkeu untuk memberikan dokumen hasil audit terkait BPJS Kesehatan kepada publik,” ketusnya.

Di sisi lain, Egi menyoalkan alasan BPKP yang berusaha menutupi hasil auditnya. Padahal informasi itu juga sudah disampaikan kepada DPR. Bahkan, dirinya juga menyayangkan sikap KIP yang menyatakan hanya ringkasan hasil audit ke DPR yang terbuka untuk publik.

(Baca: Kemenkeu Masih Periksa Hasil Audit BPJS Kesehatan)

Sebagai informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 16 Juni 2020 mengabulkan gugatan BPKP atas putusan KIP. Pengadilan memutuskan pembatalan putusan KIP yang sebelumnya menyatakan hasil audit BPKP sebagai informasi terbuka.

Majelis hakim dalam perkara bernomor 64/G/KI/2020/PTUN.JKT membatalkan pembukaan ringkasan audit BPJS Kesehatan dengan mengabulkan permohonan penggugat yang meminta putusan KIP nomor 005/I/KIP-PS-A/2019 untuk dibatalkan.