Fadli Zon Jadi Anggota Satgas Atasi Perang Rusia Vs Ukraina, Dorong Langkah Diplomasi
Kamis, 28 April 2022 - 20:08 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Fadli Zon menjadi anggota Satgas Organisasi Parlemen Dunia untuk mengatasi konflik Rusia-Ukraina. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) Organisasi Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) untuk mengatasi konflik Rusia-Ukraina . Satgas itu dibentuk atas dorongan serta inisiatif BKSAP DPR RI dalam perhelatan Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua pada akhir Maret lalu.
Satgas IPU itu beranggotakan delapan orang yang mewakili enam grup geopolitik, yaitu Afrika Selatan dan Namibia sebagai wakil grup Afrika, Uni Emirat Arab mewakili grup Arab, Indonesia mewakili grup Asia Pasifik, Kazakhstan mewakili grup Eurasia, Uruguay sebagai wakil untuk grup Amerika Latin dan Karibia, serta Belanda dan Israel sebagai wakil grup Twelve Plus yang meliputi wilayah Eropa Barat.
BKSAP DPR RI yang menjadi delegasi parlemen RI mengusulkan resolusi damai atas konflik di Ukraina, sehingga Sidang Majelis IPU setelah proses voting akhirnya menyepakati resolusi berjudul “Peaceful Resolution of the War in Ukraine, Respecting International Law, the Charter of the United Nations and Territorial Integrity”. Resolusi ini dinilai penting sebagai bentuk komitmen parlemen dunia terlibat langsung dalam mendorong penyelesaian damai antara Rusia dengan Ukraina.
Indonesia menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia-Pasifik yang menjadi anggota Satgas IPU tersebut. “Dalam pertemuan pertama IPU Task Force tanggal 25 April 2022 kemarin, saya mendesak agar perwakilan parlemen dunia segera melakukan langkah-langkah diplomasi konkret untuk mencegah peperangan mencapai eskalasi yang tidak diinginkan,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/4/2022).
Fadli Zon mengatakan, hasil kerja Satgas IPU ini akan menjadi ujian bagi berfungsi atau tidaknya diplomasi parlemen sebagai bagian dari diplomasi total. Agar berfungsi dengan baik, dia menilai Satgas IPU harus bisa mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak, yaitu Rusia dan Ukraina. “Sehingga pembicaraan tripartit antara Satgas IPU, Parlemen Rusia, dan Parlemen Ukraina bisa menghasilkan kesepakatan yang berarti,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Sebagai pengusul terbentuknya satgas, Fadli Zon juga menekankan pentingnya Satgas IPU bersifat imparsial dan netral supaya dapat bekerja secara objektif untuk mengakhiri perang, de-eskalasi konflik, membuka koridor kemanusiaan, serta tercapainya kesepakatan damai. Adapun pertemuan yang digelar secara virtual kemarin dibuka langsung oleh Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong.
Pertemuan tersebut juga memutuskan Wakil Presiden IPU Ali Rashid Al Nuaimi, Anggota Federal National Council Uni Arab Emirates, sebagai Ketua Satgas IPU; serta memilih Peter Katjavivi, Ketua Parlemen Namibia, sebagai Wakil Presiden Satgas. Sesudah terbentuknya organisasi kerja dalam Satgas IPU, pertemuan kemudian membahas agenda-agenda yang akan dilakukan Satgas IPU mulai dari rencana kunjungan, jadwal pertemuan, hingga aspek-aspek lain yang akan mendukung kerja satgas.
Pertemuan kemarin juga mengundang Diplomat Senior Swiss Walter Gyger dan ahli studi keamanan global dari the Geneva Center for Security Policy (GCSP) Siobhan Martin yang dimintai masukannya mengenai strategi mendorong tercapainya penyelesaian politik atas perang Rusia-Ukraina. “Kita tentunya berharap agar langkah diplomasi Organisasi Parlemen Dunia ini bisa menjadi bagian signifikan dari upaya mencapai penyelesaian politik tersebut. Jangan sampai konflik tersebut menjerumuskan kita pada dua bencana yang sangat tidak diharapkan tadi, yaitu Perang Dunia III dan perang nuklir,” katanya.
Satgas IPU itu beranggotakan delapan orang yang mewakili enam grup geopolitik, yaitu Afrika Selatan dan Namibia sebagai wakil grup Afrika, Uni Emirat Arab mewakili grup Arab, Indonesia mewakili grup Asia Pasifik, Kazakhstan mewakili grup Eurasia, Uruguay sebagai wakil untuk grup Amerika Latin dan Karibia, serta Belanda dan Israel sebagai wakil grup Twelve Plus yang meliputi wilayah Eropa Barat.
BKSAP DPR RI yang menjadi delegasi parlemen RI mengusulkan resolusi damai atas konflik di Ukraina, sehingga Sidang Majelis IPU setelah proses voting akhirnya menyepakati resolusi berjudul “Peaceful Resolution of the War in Ukraine, Respecting International Law, the Charter of the United Nations and Territorial Integrity”. Resolusi ini dinilai penting sebagai bentuk komitmen parlemen dunia terlibat langsung dalam mendorong penyelesaian damai antara Rusia dengan Ukraina.
Indonesia menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia-Pasifik yang menjadi anggota Satgas IPU tersebut. “Dalam pertemuan pertama IPU Task Force tanggal 25 April 2022 kemarin, saya mendesak agar perwakilan parlemen dunia segera melakukan langkah-langkah diplomasi konkret untuk mencegah peperangan mencapai eskalasi yang tidak diinginkan,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/4/2022).
Fadli Zon mengatakan, hasil kerja Satgas IPU ini akan menjadi ujian bagi berfungsi atau tidaknya diplomasi parlemen sebagai bagian dari diplomasi total. Agar berfungsi dengan baik, dia menilai Satgas IPU harus bisa mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak, yaitu Rusia dan Ukraina. “Sehingga pembicaraan tripartit antara Satgas IPU, Parlemen Rusia, dan Parlemen Ukraina bisa menghasilkan kesepakatan yang berarti,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Sebagai pengusul terbentuknya satgas, Fadli Zon juga menekankan pentingnya Satgas IPU bersifat imparsial dan netral supaya dapat bekerja secara objektif untuk mengakhiri perang, de-eskalasi konflik, membuka koridor kemanusiaan, serta tercapainya kesepakatan damai. Adapun pertemuan yang digelar secara virtual kemarin dibuka langsung oleh Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong.
Pertemuan tersebut juga memutuskan Wakil Presiden IPU Ali Rashid Al Nuaimi, Anggota Federal National Council Uni Arab Emirates, sebagai Ketua Satgas IPU; serta memilih Peter Katjavivi, Ketua Parlemen Namibia, sebagai Wakil Presiden Satgas. Sesudah terbentuknya organisasi kerja dalam Satgas IPU, pertemuan kemudian membahas agenda-agenda yang akan dilakukan Satgas IPU mulai dari rencana kunjungan, jadwal pertemuan, hingga aspek-aspek lain yang akan mendukung kerja satgas.
Pertemuan kemarin juga mengundang Diplomat Senior Swiss Walter Gyger dan ahli studi keamanan global dari the Geneva Center for Security Policy (GCSP) Siobhan Martin yang dimintai masukannya mengenai strategi mendorong tercapainya penyelesaian politik atas perang Rusia-Ukraina. “Kita tentunya berharap agar langkah diplomasi Organisasi Parlemen Dunia ini bisa menjadi bagian signifikan dari upaya mencapai penyelesaian politik tersebut. Jangan sampai konflik tersebut menjerumuskan kita pada dua bencana yang sangat tidak diharapkan tadi, yaitu Perang Dunia III dan perang nuklir,” katanya.
(rca)
tulis komentar anda