Anggota Komisi VI DPR Pertanyakan Langkah Pemerintah Pasca Larang Ekspor Minyak Goreng
Selasa, 26 April 2022 - 14:06 WIB
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus. FOTO/IST
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus mempertanyakan tidak adanya penjelasan tuntas kepada publik pasca keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang total ekspor minyak sawit . Menurut Deddy, seharusnya Menko Perekonomian serta menteri terkait memberikan informasi tentang langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pasca berlakunya beleid moratorium ekspor.
"Ini Pak Menko, Kemenperin, dan Kemendag pada ke mana, mereka kan pelaksana teknis yang harus bertanggung jawab,"kata Deddy, Selasa (26/4/2022), kepada media, di Jakarta.
Menurut Anggota Fraksi PDIP ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto atau siapa pun yang ditugaskan, harus mulai melakukan komunikasi publik tentang masa depan industri sawit. Sehingga tidak muncul kekacauan di lapangan. Menurut Deddy, petani kecil ingin tahu sampai kapan mereka apan dikorbankan oleh kebijakan ini. Demikian juga pelaku industri sawit lainnya baik sedang, menengah atau besar.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, ketidakjelasan ini sangat merugikan. Sebab, saat ini buah sawit produksi petani mulai ditolak oleh pabrik kelapa sawit (PKS) karena terbatasnya kapasitas penampungan. Petani juga kewalahan karena harga TBS yang merosot tajam, sehingga tidak mampu menutup biaya produksi mereka.
"Sementara bagi pengusaha besar yang usahanya terintegrasi dari kebun, PKS, pabrik minyak goreng hingga distribusi tidak mengalami kerugian yang berarti. Saya khawatir sebab petani sudah mulai menjerit, apabila harga terus jatuh maka kemampuan mereka membeli pupuk juga hilang," kata Deddy, legislator asal Dapil Kalimantan Utara itu.
"Jika itu terjadi maka bisa dipastikan produktivitas sawit petani akan turun drastis tahun depan, sebab sawit sangat sensitif terhadap pemupukan," ujarnya.
"Ini Pak Menko, Kemenperin, dan Kemendag pada ke mana, mereka kan pelaksana teknis yang harus bertanggung jawab,"kata Deddy, Selasa (26/4/2022), kepada media, di Jakarta.
Menurut Anggota Fraksi PDIP ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto atau siapa pun yang ditugaskan, harus mulai melakukan komunikasi publik tentang masa depan industri sawit. Sehingga tidak muncul kekacauan di lapangan. Menurut Deddy, petani kecil ingin tahu sampai kapan mereka apan dikorbankan oleh kebijakan ini. Demikian juga pelaku industri sawit lainnya baik sedang, menengah atau besar.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, ketidakjelasan ini sangat merugikan. Sebab, saat ini buah sawit produksi petani mulai ditolak oleh pabrik kelapa sawit (PKS) karena terbatasnya kapasitas penampungan. Petani juga kewalahan karena harga TBS yang merosot tajam, sehingga tidak mampu menutup biaya produksi mereka.
"Sementara bagi pengusaha besar yang usahanya terintegrasi dari kebun, PKS, pabrik minyak goreng hingga distribusi tidak mengalami kerugian yang berarti. Saya khawatir sebab petani sudah mulai menjerit, apabila harga terus jatuh maka kemampuan mereka membeli pupuk juga hilang," kata Deddy, legislator asal Dapil Kalimantan Utara itu.
"Jika itu terjadi maka bisa dipastikan produktivitas sawit petani akan turun drastis tahun depan, sebab sawit sangat sensitif terhadap pemupukan," ujarnya.
Lihat Juga :