Ada Info Korupsi Migor dan Perpanjangan Jabatan Presiden Berkaitan, PKS Minta Dibuka
Senin, 25 April 2022 - 08:10 WIB
Politikus PKS Mardani Ali Sera meminta informasi dugaan keterkaitan antara korupsi minyak goreng dengan isu perpanjangan jabatan presiden dibuka. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Mardani Ali Sera meminta informasi terkait dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah untuk membiayai isu kontoversi seperti penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dibuka ke publik seluas-luasnya.
"Semua isu yang sudah masuk ruang publik mesti dibuka termasuk soal korupsi minyak goreng untuk mendanai isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Mardani Ali Sera, Minggu (24/4/2022).
Baca juga: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Ini Respons Kemendag
Apabila informasi yang disampaikan salah satu anggota DPR tersebut benar, Mardani menilai apa yang dilakukan kelompok pengusaha dengan pejabat negara merupakan cara oligarki dalam mempertahankan kekuasaan atau keuntungan.
"Bila informasi korupsi minyak goreng untuk pendanaan isu penundaan Pemilu benar, maka sangat berbahaya sekali cara kerja sistem oligarki ini," ungkap dia.
Menurutnya biaya konsolidasi isu baik isu perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024 memang membutuhkan ongkos besar. "Biaya untuk mengonsolidasi isu-isu (kontroversi) tersebut pasti memang besar," pungkas Mardani.
Pada 20 April 2022 lalu, politikus PDIP lalu Masinton Pasaribu yang juga anggota Komisi XI DPR RI mengungkap adanya keterlibatan korporasi besar dalam melanggengkan isu perpanjangan jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL!!," tulis Masinton Pasaribu dalam akun @Masinton.
"Semua isu yang sudah masuk ruang publik mesti dibuka termasuk soal korupsi minyak goreng untuk mendanai isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Mardani Ali Sera, Minggu (24/4/2022).
Baca juga: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Ini Respons Kemendag
Apabila informasi yang disampaikan salah satu anggota DPR tersebut benar, Mardani menilai apa yang dilakukan kelompok pengusaha dengan pejabat negara merupakan cara oligarki dalam mempertahankan kekuasaan atau keuntungan.
"Bila informasi korupsi minyak goreng untuk pendanaan isu penundaan Pemilu benar, maka sangat berbahaya sekali cara kerja sistem oligarki ini," ungkap dia.
Menurutnya biaya konsolidasi isu baik isu perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024 memang membutuhkan ongkos besar. "Biaya untuk mengonsolidasi isu-isu (kontroversi) tersebut pasti memang besar," pungkas Mardani.
Pada 20 April 2022 lalu, politikus PDIP lalu Masinton Pasaribu yang juga anggota Komisi XI DPR RI mengungkap adanya keterlibatan korporasi besar dalam melanggengkan isu perpanjangan jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL!!," tulis Masinton Pasaribu dalam akun @Masinton.
(muh)
tulis komentar anda