Masinton Ogah Tanggapi Laporan ke MKD DPR terkait Kritik ke Luhut
Selasa, 19 April 2022 - 12:59 WIB
Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu ogah menanggapi Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan yang melaporkan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu ogah menanggapi Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan yang melaporkan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR . Masinton dilaporkan ke MKD karena dinilai tidak mengedepankan etika dalam mengkritik terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Investasi) Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data penundaan Pemilu 2024.
Menurut Masinton, laporan itu merupakan sirkus lawak. Ia pun mempertanyakan legal standing pelapor. "Mohon maaf saya nggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa Legal standingnya melaporkan," kata Masinton kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).
Menurut politikus PDIP ini, dirinya akan mengapresiasi jika pelapor langsung membawa big data yang dimaksud Luhut Binsar Pandjaitan. Karena itu merupakan bentuk transparansi informasi ke publik. "Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik. Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka. Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," katanya.
Anggota Komisi XI DPR ini miris di era demokrasi saat ini masih ada yang menggunakan cara-cara otoritarian dan antikritik.Masinton menegaskan kebohongan tidak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen SARA atau pelaporan, alih-alih memberikan pertanggungjawaban atas klaim 110 juta big data.
"Kebohongan informasi tak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen primordialisme SARA, tekanan dengan pelaporan. Rakyat menunggu transparansi dan pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas big data 110 juta rakyat yang diklaim menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," kata Masinton.
Sebelumnya, Koordinator RIB melaporkan Masinton ke MKD DPR karena kritik yang disampaikan ke Luhut Binsar Pandjaitan tidak beretika. Padahal, Luhut merupakan seorang pejabat negara yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan.
Baca juga: Buntut Kritik terhadap Luhut, MKD DPR Diminta Segera Panggil Masinton
"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak Luhur Binsar Panjaitan. Seharusnya, beliau (Masinton) tidak elok menyuarakan itu ke publik, apalagi menyerang secara frontal ke Pak Luhut yang sudah kita anggap sebagai orang tua juga," kata Risman.
Menurut Masinton, laporan itu merupakan sirkus lawak. Ia pun mempertanyakan legal standing pelapor. "Mohon maaf saya nggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa Legal standingnya melaporkan," kata Masinton kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).
Menurut politikus PDIP ini, dirinya akan mengapresiasi jika pelapor langsung membawa big data yang dimaksud Luhut Binsar Pandjaitan. Karena itu merupakan bentuk transparansi informasi ke publik. "Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik. Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka. Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," katanya.
Anggota Komisi XI DPR ini miris di era demokrasi saat ini masih ada yang menggunakan cara-cara otoritarian dan antikritik.Masinton menegaskan kebohongan tidak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen SARA atau pelaporan, alih-alih memberikan pertanggungjawaban atas klaim 110 juta big data.
"Kebohongan informasi tak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen primordialisme SARA, tekanan dengan pelaporan. Rakyat menunggu transparansi dan pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas big data 110 juta rakyat yang diklaim menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," kata Masinton.
Sebelumnya, Koordinator RIB melaporkan Masinton ke MKD DPR karena kritik yang disampaikan ke Luhut Binsar Pandjaitan tidak beretika. Padahal, Luhut merupakan seorang pejabat negara yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan.
Baca juga: Buntut Kritik terhadap Luhut, MKD DPR Diminta Segera Panggil Masinton
"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak Luhur Binsar Panjaitan. Seharusnya, beliau (Masinton) tidak elok menyuarakan itu ke publik, apalagi menyerang secara frontal ke Pak Luhut yang sudah kita anggap sebagai orang tua juga," kata Risman.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda