Pengamat Minta Jokowi Tegas Sampaikan Tidak Ada Amendemen Konstitusi
Minggu, 10 April 2022 - 12:25 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok Setpres
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin meminta ketegasan dari Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk menolak adanya amendemen konstitusi, khususnya terkait masa jabatan presiden. Jika itu dilakukan, tidak akan terjadi demonstrasi mahasiswa.
Hal tersebut Ujang sampaikan terkait trendingnya tiga tagar terkait rencana demonstrasi 11 April 2022. Tiga tagar yang trending yakni #SayaBersamaJokowi dengan 119K tweets, BEM Nusantara dengan 12.9K tweets, dan #MahasiswaBergerak dengan 67K tweets. "Itu gerakan mahasiswa murni yang kritis terhadap bangsanya," ujar Ujang, Minggu (10/4/2022).
Ujang menyebutkan wacana Jokowi 3 periode yang dibangun oleh orang-orang di sekeliling Jokowi mendapat respons dari para mahasiswa. "Respons (aksi mahasiswa pada 11 April 2022) itu adalah penolakan atas isu atau wacana 3 periode itu," jelasnya.
Amendemen konstitusi memang ranah MPR. Tapi, MPR tidak akan melakukan amendemen jika tak ada yang menggerakkan. "Oleh karena itu, alangkah bijaksananya dan alangkah negarawannya jika Jokowi membuat statement: Pada masa pemerintahan saya tak akan ada dan tak boleh ada amendemen konstitusi," tegas Ujang.
Menurutnya, jika itu dilakukan oleh Jokowi, maka demonstrasi itu tak akan terjadi. "Demonstrasi dijaga dan dilindungi konstitusi. Namun para mahasiswa harus hati-hati. Jangan sampai ada penumpang gelap," kata Ujang.
Ujang menekankan, yang dibutuhkan mahasiswa adalah ucapan Presiden Jokowi hanya ingin dua periode. "Karena kalau hanya menyatakan patuh pada konstitusi akan timbul ambigu di masyarakat. Pasalnya jika konstitusi diamendemen maka masa jabatan Presiden RI bisa diubah yang tadinya maksimal dua periode menjadi tiga periode atau lebih."
Hal tersebut Ujang sampaikan terkait trendingnya tiga tagar terkait rencana demonstrasi 11 April 2022. Tiga tagar yang trending yakni #SayaBersamaJokowi dengan 119K tweets, BEM Nusantara dengan 12.9K tweets, dan #MahasiswaBergerak dengan 67K tweets. "Itu gerakan mahasiswa murni yang kritis terhadap bangsanya," ujar Ujang, Minggu (10/4/2022).
Ujang menyebutkan wacana Jokowi 3 periode yang dibangun oleh orang-orang di sekeliling Jokowi mendapat respons dari para mahasiswa. "Respons (aksi mahasiswa pada 11 April 2022) itu adalah penolakan atas isu atau wacana 3 periode itu," jelasnya.
Amendemen konstitusi memang ranah MPR. Tapi, MPR tidak akan melakukan amendemen jika tak ada yang menggerakkan. "Oleh karena itu, alangkah bijaksananya dan alangkah negarawannya jika Jokowi membuat statement: Pada masa pemerintahan saya tak akan ada dan tak boleh ada amendemen konstitusi," tegas Ujang.
Baca Juga
Menurutnya, jika itu dilakukan oleh Jokowi, maka demonstrasi itu tak akan terjadi. "Demonstrasi dijaga dan dilindungi konstitusi. Namun para mahasiswa harus hati-hati. Jangan sampai ada penumpang gelap," kata Ujang.
Ujang menekankan, yang dibutuhkan mahasiswa adalah ucapan Presiden Jokowi hanya ingin dua periode. "Karena kalau hanya menyatakan patuh pada konstitusi akan timbul ambigu di masyarakat. Pasalnya jika konstitusi diamendemen maka masa jabatan Presiden RI bisa diubah yang tadinya maksimal dua periode menjadi tiga periode atau lebih."
(zik)
tulis komentar anda