PKS Minta Mobil Mewah Dilarang Pakai BBM Bersubsidi
Sabtu, 09 April 2022 - 08:01 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPR RI Mulyanto meminta agar mobil mewah dilarang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut anggota Komisi VII DPR RI ini, BPH Migas beserta Pertamina perlu merumuskan regulasi pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah.
Hal tersebut dinilai penting agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati secara penuh bagi masyarakat luas yang membutuhkan. “Hal ini kan terkait dengan rasa keadilan. Orang kaya pengguna mobil mewah diminta legowo untuk menggunakan BBM non subsidi,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/4/2022).
Dia juga minta Pertamina aktif membangun kerja sama dengan Polri, Samsat, pemerintah daerah, dan BPH Migas agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Dia menilai Pertamina bersama lembaga terkait tersebut perlu menyusun daftar kendaraan yang berhak mendapat BBM bersubsidi.
Sehingga dapat diketahui kepada siapa saja BBM bersubsidi disalurkan. "Ini adalah langkah yang strategis agar BBM bersubsidi semakin tepat sasaran," ujar Mulyanto.
Dia juga mendesak BPH Migas bekeja sama dengan Polri untuk dapat menegakkan pengawasan terhadap pengguna solar bersubsidi oleh pihak industri, khususnya kendaraan pertambangan dan kendaraan perkebunan sawit. "Aturannya sudah ada namun penegakan hukumnya masih sangat lemah. Jadi usulan Pertamina untuk penyusunan daftar black list kendaraan ini cocok dengan aturan tersebut," imbuhnya.
Hal tersebut dinilai penting agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati secara penuh bagi masyarakat luas yang membutuhkan. “Hal ini kan terkait dengan rasa keadilan. Orang kaya pengguna mobil mewah diminta legowo untuk menggunakan BBM non subsidi,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/4/2022).
Dia juga minta Pertamina aktif membangun kerja sama dengan Polri, Samsat, pemerintah daerah, dan BPH Migas agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Dia menilai Pertamina bersama lembaga terkait tersebut perlu menyusun daftar kendaraan yang berhak mendapat BBM bersubsidi.
Sehingga dapat diketahui kepada siapa saja BBM bersubsidi disalurkan. "Ini adalah langkah yang strategis agar BBM bersubsidi semakin tepat sasaran," ujar Mulyanto.
Dia juga mendesak BPH Migas bekeja sama dengan Polri untuk dapat menegakkan pengawasan terhadap pengguna solar bersubsidi oleh pihak industri, khususnya kendaraan pertambangan dan kendaraan perkebunan sawit. "Aturannya sudah ada namun penegakan hukumnya masih sangat lemah. Jadi usulan Pertamina untuk penyusunan daftar black list kendaraan ini cocok dengan aturan tersebut," imbuhnya.
(rca)
tulis komentar anda