Tolak Tunda Pemilu 2024, Puan Maharani Dianggap sebagai Negarawan
Jum'at, 08 April 2022 - 18:25 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani menolak penundaan Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani, sudah menyatakan sikap politiknya untuk menolak penundaan pemilu sejak jauh - jauh hari. Sikap ini dinilai cerminkan dirinya sebagai negarawan.
Pengamat Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) Danis TS Wahidin menyatakan Puan dilihatnya konsisten sejak awal menolak penundaan pemilu. Ini terlihat dari beragam komentarnya sejak dulu menyikapi isu ini.
"Penundaan pemilu bagi saya adalah pelanggaran konstitusi. Di sisi lain penundaan pemilu adalah indikasi pejabat yang mabuk dengan kekuasaan. Puan tidak mau dan menolak ini, artinya dia seorang negarawan," ujarnya, Jumat (08/04/2022).
Danis menyebut ide penundaan pemilu tidak memiliki basis pijakan yang jelas. Jika ini dilakukan akan melanggar konstitusi yang membatasi jabatan presiden hanya 2 kali saja. Selain itu, dia menyebut survei dari lembaga SMRC menunjukkan 78,9% masyarakat Indonesia menolak penundaan pemilu. Danis lalu menyimpulkan ide ini sebatas untuk kepentingan elite politik saja.
Di sisi lain, dirinya juga menyebut Puan sebagai negarawan karena membawa aspirasi rakyat. Merujuk hasil survei, jelas mayoritas masyarakat tak sepakat pemilu ditunda. Artinya sikap Puan memang berbasis pada suara rakyat. "Saya memprediksi paska ini akan meredup isu penundaan pemilu. Pilpres pada akhirnya tetap dilaksanakan di 2024," tegasnya.
Sebelumnya, Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Ini dikatakan Puan usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu 6 April 2022. Puan Maharani bertemu presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19
Pengamat Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) Danis TS Wahidin menyatakan Puan dilihatnya konsisten sejak awal menolak penundaan pemilu. Ini terlihat dari beragam komentarnya sejak dulu menyikapi isu ini.
"Penundaan pemilu bagi saya adalah pelanggaran konstitusi. Di sisi lain penundaan pemilu adalah indikasi pejabat yang mabuk dengan kekuasaan. Puan tidak mau dan menolak ini, artinya dia seorang negarawan," ujarnya, Jumat (08/04/2022).
Danis menyebut ide penundaan pemilu tidak memiliki basis pijakan yang jelas. Jika ini dilakukan akan melanggar konstitusi yang membatasi jabatan presiden hanya 2 kali saja. Selain itu, dia menyebut survei dari lembaga SMRC menunjukkan 78,9% masyarakat Indonesia menolak penundaan pemilu. Danis lalu menyimpulkan ide ini sebatas untuk kepentingan elite politik saja.
Di sisi lain, dirinya juga menyebut Puan sebagai negarawan karena membawa aspirasi rakyat. Merujuk hasil survei, jelas mayoritas masyarakat tak sepakat pemilu ditunda. Artinya sikap Puan memang berbasis pada suara rakyat. "Saya memprediksi paska ini akan meredup isu penundaan pemilu. Pilpres pada akhirnya tetap dilaksanakan di 2024," tegasnya.
Sebelumnya, Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Ini dikatakan Puan usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu 6 April 2022. Puan Maharani bertemu presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(cip)
tulis komentar anda