Tolak Tunda Pemilu, Puan dan Jokowi Segaris Instruksi Megawati

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan para menteri dan pembantunya untuk tidak berwacana di publik terkait penundaan pemilu. Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menegaskan sikap politiknya untuk menolak penundaan pemilu dari jauh - jauh hari. Sikap keduanya dinilai segaris dengan instruksi Megawati.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Luthfi Hasanal Bolqiah, menyatakan Megawati melalui sekjennya Hasto Kristianto, telah menyatakan tegas menolak penundaan pemilu. Hal ini dikatakan bahwa partai berlambang banteng tersebut taat dengan konstitusi saat ini.

"Saya katakan Puan dan Jokowi segaris dengan instruksi Megawati, yakni menolak penundaan pemilu. Mereka linier dengan sikap PDIP," ujarnya, Kamis (07/04/2022).



Luthfi menyebut datangnya Puan menemui Jokowi adalah sebuah langkah politis. Ini dilakukan untuk mencari kesepahaman terkait penyikapan pada isu penundaan pemilu. Di sisi lain, Jokowi juga sudah menunjukkan sikap untuk menolak penundaan pemilu dengan melarang menterinya berbicara isu ini. Adapun Puan secara sikap politik sudah jelas karena sudah vokal sedari awal untuk menolak penundaan pemilu.



Memang, kata dia, Jokowi dirasa terlambat dan tak cepat dalam merespons isu penundaan pemilu. Ini terkait dengan kekuatan politik lain di luar PDIP yang coba menekan Jokowi agar menyetujui ide ini. Namun pada akhirnya realitas politik saat ini, Jokowi mengeluarkan sikapnya dan sepaham untuk menolak penundaan pemilu.

"Paska pertemuan dua tokoh ini, saya pikir perdebatan penundaan pemilu akan mereda. Di sisi lain penundaan pemilu juga akan semakin sulit diterapkan saat ini," tegasnya.



Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Ini dikatakan Puan usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu (6/4/2022). Ketua DPR Puan Maharani bertemu presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan.

Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19.