New Normal, Pemerintah Diminta Anggarkan Mitigasi Corona di Pesantren

Dalam rapat itu muncul beberapa usulan yang akan dijadikan kerangka kerja bagi RMI NU untuk memberikan rekomendasi terhadap Kementerian Agama agar dalam menerapkan klasterisasi kode warna bagi daerah-daerah kabupaten/kota tidak dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan lanjutan, apakah pesantren di satu daerah itu bisa melanjutkan kembali aktivitas belajar mengajarnya atau tidak. Sebab, berdasarkan beberapa usulan sebenarnya di dalam satu daerah zona hijau, jika dikerucutkan ke bawah tingkat kecamatan, maka akan banyak sebenarnya zona hijau di sana.

Ridwan sependapat dengan Ketua PP RMI NU, Abdul Gaffar Rozin atau akrab disapa Gus Rozim, yang menyarakan RMI segera membentuk tim kecil untuk merinci panduan umum mitigasi pesantren menghadapi COVID-19, yang sebelumnya telah disusun dan diedarkan oleh RMI NU menjadi berupa Standar Operasi Prosedur (SOP) yang aplikatif dan mudah dipahami.

"Selanjutnya tentu mendesak pemerintah untuk juga mengalokasikan anggaran APBN untuk pesantren dalam kaitannya dengan mitigasi pandemi covid-19 ini, baik untuk infrastruktur dasar maupun untuk kesejahteraan para Kyai atau ustadz/guru yang terdampak. Tidak ketinggalan juga bidang advokasi pesantren juga harus bersiap untuk bekerja extra menghadapi new normal pesantren ini," kata pria jebolan Pesantren ini.