Bukan PSBB, Kota Semarang Pilih Maksimalkan Jogo Tonggo
Jum'at, 24 April 2020 - 17:18 WIB
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (pegang mix) saat mengikuti mengikuti rapat bersama Gubernur Ganjar Pranowo, Jumat (24/4/2020). FOTO: Dok Humas Pemprov Jateng.
SEMARANG - Kota Semarang belum memutuskan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi lebih memilih Jogo Tonggo untuk menahan laju penularan Covid-19 di wilayahnya. Nantinya gerakan yang berbasis tiap RW itu bakal mendapat support dari 48 tim patroli gabungan di pos pantau Jogo Tonggo.
Saat ini jumlah kasus Covid-19 di Kota Semarang merupakan yang terbesar di Jawa Tengah. Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu menyebutkan, saat ini total pasien terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 148. Dengan total sembuh 50, sementara 29 pasien meninggal yang terdiri dari 21 orang merupakan warga Semarang serta 8 orang warga luar kota.
Menyikapi perkembangan yang signifikan tersebut Hendi mengungkapkan secara intensif berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kaitannya apakah akan diberlakukan PSBB atau tidak. Salah satu hasil konsultasi itu adalah pilihan memberlakukan Jogo Tonggo, yakni pembatasan sosial nonPSBB.
"Sudah kami rapatkan Perwalkot pembatasan wilayah nonPSBB yaitu dengan model Jogo Tonggo. Hari Senin gerakan itu kita berlakukan. Dasarnya semangat kondisi tanggap bencana, yang nanti akan mengatur tempat kerja, usaha, pendidikan dan kegiatan masyarakat," kata Hendi usai mengikuti rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta Bupati dan Wali Kota di Semarang Raya, Jumat (24/4/2020).
Dengan pemberlakuan Jogo Tonggo, Hendi menjelaskan di tingkat kelurahan dipersilakan melakukan karantina wilayah dengan portal, kalau tidak ada dari bambu atau apa saja. "Saat ini kami juga sudah melaksanakan sistem lumbung pangan kelurahan, meskipun basis kegiatannya ada di tingkat RW. Tapi ini sudah ready," katanya.
Pemberlakuan Jogo Tonggo tersebut nantinya bakal mendapat support penuh dengan keberadaan pos pantau. Total ada 16 pos pantau yang disiapkan Pemkot Semarang. Di mana setiap satu pos pantau akan dijaga oleh tiga tim. "Kita menaruh 16 pos pantau, 8 pos ditaruh di perbatasan dengan wilayah lain, 8 pos pantau di kota. Yang setiap pos pantau ada tiga tim patroli. Anggotanya TNI Polri, Dishub, Satpol-PP dan tenaga kesehatan. Total ada 48 tim patroli," sebutnya.
Hendi menyatakan, Jogo Tonggo tersebut bakal mulai diberlakukan pada Senin (27/4/2020) lusa. Sementara Sabtu dan Minggu besok dimanfaatkan untuk persiapan dan sosialisasi ke masyarakat. Dia berharap dengan cara tersebut penurunan kasus Covid-19 di Semarang bisa menurun. "Pergerakan di Semarang tidak pernah ada berita klaim penurunan. Mudah-mudahan dengan banyaknya tim dan pos pantau, angka Covid-19 di Semarang bisa menurun," harapnya.
Sementara itu Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan dalam pemberantasan Covid-19 ini jangan sampai membiarkan tenaga medis jadi benteng terdepan. Masyarakat lah yang mestinya menjadi garda terdepan dengan bersenjatakan air mengalir, sabun dan masker. Dan menerapkan strategi inti, tetap tinggal di rumah dan jaga jarak.
"Basisnya desa atau kampung. Kenapa? Ruang yang lebih kecil bisa kita lakukan kendali yang lebih manageble. Kalau kita mau tetapkan PSBB, sudahkah kita menghitung dan siap? Kalau belum, kita latihan dulu dengan melakukan tindakan seperti PSBB. Pasar mulai kita ubah mulai besok. Yang ke sana harus cuci tangan, wajib pakai masker, kalau tidak suruh pulang," tegasnya.
Saat ini jumlah kasus Covid-19 di Kota Semarang merupakan yang terbesar di Jawa Tengah. Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu menyebutkan, saat ini total pasien terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 148. Dengan total sembuh 50, sementara 29 pasien meninggal yang terdiri dari 21 orang merupakan warga Semarang serta 8 orang warga luar kota.
Menyikapi perkembangan yang signifikan tersebut Hendi mengungkapkan secara intensif berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kaitannya apakah akan diberlakukan PSBB atau tidak. Salah satu hasil konsultasi itu adalah pilihan memberlakukan Jogo Tonggo, yakni pembatasan sosial nonPSBB.
"Sudah kami rapatkan Perwalkot pembatasan wilayah nonPSBB yaitu dengan model Jogo Tonggo. Hari Senin gerakan itu kita berlakukan. Dasarnya semangat kondisi tanggap bencana, yang nanti akan mengatur tempat kerja, usaha, pendidikan dan kegiatan masyarakat," kata Hendi usai mengikuti rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta Bupati dan Wali Kota di Semarang Raya, Jumat (24/4/2020).
Dengan pemberlakuan Jogo Tonggo, Hendi menjelaskan di tingkat kelurahan dipersilakan melakukan karantina wilayah dengan portal, kalau tidak ada dari bambu atau apa saja. "Saat ini kami juga sudah melaksanakan sistem lumbung pangan kelurahan, meskipun basis kegiatannya ada di tingkat RW. Tapi ini sudah ready," katanya.
Pemberlakuan Jogo Tonggo tersebut nantinya bakal mendapat support penuh dengan keberadaan pos pantau. Total ada 16 pos pantau yang disiapkan Pemkot Semarang. Di mana setiap satu pos pantau akan dijaga oleh tiga tim. "Kita menaruh 16 pos pantau, 8 pos ditaruh di perbatasan dengan wilayah lain, 8 pos pantau di kota. Yang setiap pos pantau ada tiga tim patroli. Anggotanya TNI Polri, Dishub, Satpol-PP dan tenaga kesehatan. Total ada 48 tim patroli," sebutnya.
Hendi menyatakan, Jogo Tonggo tersebut bakal mulai diberlakukan pada Senin (27/4/2020) lusa. Sementara Sabtu dan Minggu besok dimanfaatkan untuk persiapan dan sosialisasi ke masyarakat. Dia berharap dengan cara tersebut penurunan kasus Covid-19 di Semarang bisa menurun. "Pergerakan di Semarang tidak pernah ada berita klaim penurunan. Mudah-mudahan dengan banyaknya tim dan pos pantau, angka Covid-19 di Semarang bisa menurun," harapnya.
Sementara itu Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan dalam pemberantasan Covid-19 ini jangan sampai membiarkan tenaga medis jadi benteng terdepan. Masyarakat lah yang mestinya menjadi garda terdepan dengan bersenjatakan air mengalir, sabun dan masker. Dan menerapkan strategi inti, tetap tinggal di rumah dan jaga jarak.
"Basisnya desa atau kampung. Kenapa? Ruang yang lebih kecil bisa kita lakukan kendali yang lebih manageble. Kalau kita mau tetapkan PSBB, sudahkah kita menghitung dan siap? Kalau belum, kita latihan dulu dengan melakukan tindakan seperti PSBB. Pasar mulai kita ubah mulai besok. Yang ke sana harus cuci tangan, wajib pakai masker, kalau tidak suruh pulang," tegasnya.
(alf)
tulis komentar anda