Soal Keturunan PKI Jadi TNI, Refly Harun Samakan dengan Pilpres

JAKARTA - Pengamat hukum dan politik Refly Harun mengakui pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal aturan masuk sebagai prajurit TNI tidak salah secara hukum. Tetapi sama sekali tidak tepat secara sosiologis.

Seperti diketahui, Andika meminta tim penerimaan calon prajurit TNI untuk menghapus syarat administrasi bukan keturunan PKI. Alasannya, syarat itu tidak punya landasan hukum. Nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Ok? Hilang nomor empat,” kata Andika.



Menurut Refly, secara legal formal apa yang dikatakan Andika tidak salah. Tap MPRS Nomor 25/1966 memang tidak melarang anak keturunan anggota PKI untuk menjadi prajurit TNI, juga pegawai negeri sipil. ”Sampai pada TAP MPRS itu tidak salah. Masalahnya kenapa harus diomongkan secara terbuka? Secara sosiologis ini kurang tepat,” ujar Refly dalam video di RH Channel, dikutip Minggu (3/4/2022).

Baca juga: 79% Masyarakat Menilai PKI Sebuah Ancaman