Puan Minta Pemerintah Amankan Pasokan Biosolar Agar Tak Ganggu Logistik Ramadhan
Rabu, 30 Maret 2022 - 17:28 WIB
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera turun tangan untuk memastikan keamanan pasokan solar agar tidak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadhan dan Lebaran. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Krisis pasokan bersubsidi terjadi di sejumlah daerah Indonesia akhir-akhir ini. Pemerintah diminta segera turun tangan untuk memastikan keamanan pasokan solar agar tidak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadhan dan Lebaran.
"Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadhan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik," ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2022).
Kelangkaan solar bersubsidi diketahui memicu permasalahan berantai di berbagai daerah. Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi.
Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran. Kelangkaan solar bersubsidi pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan. Karena itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar.
"Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
Puan memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun ia juga mengingatkan Pemerintah mengenai peningkatan permintaan biosolar menyusul faktor pemulihan ekonomi. "Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadhan," tutur Puan.
Mantan Menko PMK itu pun menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusinya.
"Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya," jelas Puan.
Dari beberapa laporan, biosolar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut. Puan mengatakan penyalahgunaan dan kebocoran biosolar bersubsidi tidak boleh terulang kembali.
"Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar," kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Pihak berwenang, kata Puan, harus bertindak tegas karena krisis biosolar bersubsisi bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi apabila tak segera diatasi. "Kuncinya adalah ketat dalam pengawasan distribusi biosolar sehingga kuota solar bersubsidi bisa tepat sasaran," tutupnya.
"Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadhan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik," ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2022).
Kelangkaan solar bersubsidi diketahui memicu permasalahan berantai di berbagai daerah. Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi.
Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran. Kelangkaan solar bersubsidi pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan. Karena itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar.
"Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
Puan memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun ia juga mengingatkan Pemerintah mengenai peningkatan permintaan biosolar menyusul faktor pemulihan ekonomi. "Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadhan," tutur Puan.
Mantan Menko PMK itu pun menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusinya.
"Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya," jelas Puan.
Dari beberapa laporan, biosolar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut. Puan mengatakan penyalahgunaan dan kebocoran biosolar bersubsidi tidak boleh terulang kembali.
"Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar," kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Pihak berwenang, kata Puan, harus bertindak tegas karena krisis biosolar bersubsisi bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi apabila tak segera diatasi. "Kuncinya adalah ketat dalam pengawasan distribusi biosolar sehingga kuota solar bersubsidi bisa tepat sasaran," tutupnya.
(kri)
tulis komentar anda