Minta KPK Usut Kasus Mafia Minyak Goreng, Gerindra: Tangkap dan Hukum Mati
Rabu, 30 Maret 2022 - 14:03 WIB
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokman mengusulkan agar KPK ikut serta mengusut kasus permainan harga minyak goreng. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokman mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut serta mengusut kasus permainan harga minyak goreng . Dia mengusulkan agar mafia-mafia ini bisa ditangkap dan dihukum mati atas perbuatannya.
Habiburokhman menyampaikan polemik minyak goreng telah menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan, tak hanya di ruang publik, di parlemen sendiri persoalan minyak goreng justru menjadi perhatian dari sejumlah alat kelengkapan dewan.
"Soal minyak goreng ini pak dibahas di banyak sekali komisi ya di VI di XI tapi yang jelas ada ketidaknormalan dan pasti ada penyimpangan hukum, pasti juga ada melibatkan penyelenggara negara," kata Habiburokhman dalam rapat kerja dengan KPK, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Waketum DPP Partai Gerindra itu menyebut, dampak dari polemik minyak goreng ini bukan hanya merugikan negara, tapi secara langsung merugikan rakyat. Karena itulah, dia meminta KPK untuk menerjunkan tim guna menyelidiki persoalan minyak goreng.
"Kami berharap KPK leading di depan dalam pengusutan kasus ini. Kita minta KPK mengirim tim penyelidik untuk ikuti alur produksi minyak goreng dari awal sampai distribusi. Saya yakin bisa segera ditangkap pelakunya. Jangan ragu pak," ujarnya.
Menurut dia, apabila memang KPK berhasil mengungkap kasus dan menangkap pelaku di balik persoalan minyak goreng, maka pelaku tersebut harus bisa dituntut secara maksimal. Kalau perlu, kata dia, tuntutan hukuman mati.
"Ini pak kalau korupsi di sektor ini, saya pikir memenuhi kualifikasi untuk dituntut hukuman mati. Karena bukan saja terjadi di saat negara sedang krisis, mereka ini menyebabkan negara mengalami krisis begitu pak," pungkasnya.
Habiburokhman menyampaikan polemik minyak goreng telah menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan, tak hanya di ruang publik, di parlemen sendiri persoalan minyak goreng justru menjadi perhatian dari sejumlah alat kelengkapan dewan.
"Soal minyak goreng ini pak dibahas di banyak sekali komisi ya di VI di XI tapi yang jelas ada ketidaknormalan dan pasti ada penyimpangan hukum, pasti juga ada melibatkan penyelenggara negara," kata Habiburokhman dalam rapat kerja dengan KPK, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Waketum DPP Partai Gerindra itu menyebut, dampak dari polemik minyak goreng ini bukan hanya merugikan negara, tapi secara langsung merugikan rakyat. Karena itulah, dia meminta KPK untuk menerjunkan tim guna menyelidiki persoalan minyak goreng.
"Kami berharap KPK leading di depan dalam pengusutan kasus ini. Kita minta KPK mengirim tim penyelidik untuk ikuti alur produksi minyak goreng dari awal sampai distribusi. Saya yakin bisa segera ditangkap pelakunya. Jangan ragu pak," ujarnya.
Menurut dia, apabila memang KPK berhasil mengungkap kasus dan menangkap pelaku di balik persoalan minyak goreng, maka pelaku tersebut harus bisa dituntut secara maksimal. Kalau perlu, kata dia, tuntutan hukuman mati.
"Ini pak kalau korupsi di sektor ini, saya pikir memenuhi kualifikasi untuk dituntut hukuman mati. Karena bukan saja terjadi di saat negara sedang krisis, mereka ini menyebabkan negara mengalami krisis begitu pak," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda