Jenderal Sigit: Buku Jalan Presisi Kapolri untuk Membenahi Korps Bhayangkara
Selasa, 29 Maret 2022 - 15:13 WIB
Dedi menyebut, pembenahan akan terus berlanjut karena masih ditemukan pelayanan kepolisan yang kurang responsif, tebang pilih, berbelit di lapangan yang dapat menimbulkan kebencian di masyarakat. Maka, Polri dengan laporan publik dapat menjadi institusi yang menginventarisasi segala harapan masyarakat.
Baca juga: Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Kapolda Cek Setiap Hari Ketersediaan Minyak Goreng di Pasar
"Oleh sebab itu polri membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung semua kritik, saran dan masukan baik melalui Polri atau diskusi seperti hari ini sehingga Polri dapat berbenah," kata Dedi dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Selasa (29/3/2022).
Dedi menyampaikan, Polri memiliki 4 pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51 kegiatan, 177 rencana, dan 8 komitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Transformasi menjadi hal penting yang diperlukan Polri untuk menerapkan semua itu. Transformasi yang sudah dilakukan antara lain dengan penerapan restorative justice dan akibatnya 11.811 perkara sepanjang 2021 selesai dengan baik tanpa buang waktu dan tenaga.
Pengubahan struktural merupakan langkah yang turut diambil dengan 1.062 polsek yang kini tidak lagi memiliki kewenangan penyelidikan. "Sehingga penyelesaian restorative justice untuk penyelesaian perkara dapat dilakukan," ucapnya.
Baca juga: Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Kapolda Cek Setiap Hari Ketersediaan Minyak Goreng di Pasar
"Oleh sebab itu polri membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung semua kritik, saran dan masukan baik melalui Polri atau diskusi seperti hari ini sehingga Polri dapat berbenah," kata Dedi dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Selasa (29/3/2022).
Dedi menyampaikan, Polri memiliki 4 pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51 kegiatan, 177 rencana, dan 8 komitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Transformasi menjadi hal penting yang diperlukan Polri untuk menerapkan semua itu. Transformasi yang sudah dilakukan antara lain dengan penerapan restorative justice dan akibatnya 11.811 perkara sepanjang 2021 selesai dengan baik tanpa buang waktu dan tenaga.
Pengubahan struktural merupakan langkah yang turut diambil dengan 1.062 polsek yang kini tidak lagi memiliki kewenangan penyelidikan. "Sehingga penyelesaian restorative justice untuk penyelesaian perkara dapat dilakukan," ucapnya.
Lihat Juga :