DPR Minta Kemendikbud Tunda Kegiatan Belajar Tatap Muka

"Jika pemerintah hanya memperhatikan kondisi belajar bagi zona yang aman, padahal hanya sedikit dari sekian banyak sekolah yang tak membuka aktivitas belajar tatap muka, lantas bagaimana nasib belajar siswa yang daerahnya masih dalam kawasan zona awas?" katanya. (Baca juga: Panduan Belajar Kemendikbud Belum Menjawab Masalah Pendidikan)

Selain itu, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau juga belum tentu siap untuk melaksanakan KBM tatap muka. Terlebih sekolah-sekolah di zona hijau rata-rata bukan di daerah perkotaan. Artinya sekolah itu bahkan tidak memiliki sarana dan akses kesehatan yang memadai. Politikus Partai Gerindra ini menilai penundaan bisa dilakukan dengan catatan Kemendikbud harus me-review sistem pembelajaran daring yang sudah berjalan selama ini. Lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Selain itu, pemerataan akses teknologi PJJ yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, juga harus dicarikan jalan keluar. Di Lebak Selatan, misalnya, untuk akses internet bagi pelajar masih sangat sulit aksesnya. "Siswa kurang mampu harus diberikan kuota/paket data agar tetap ikut KBM secara daring, dan materi pembelajaran lebih dirancang dengan efektif dan tidak membebani siswa," tuturnya.

Ali Zamroni berpendapat jika memang belum siap sebaiknya KBM tatap muka ditunda sampai akhir 2020 ini. Dengan cacatan bahwa Kemendikbud harus me-review sistem pembelajaran daring dan PJJ yang telah berjalan selama ini dan disempurnakan serta tidak membebani siswa dan orang tua didik.