Kebijakan Indonesia terkait Isu Perempuan Diadopsi di Forum Parlemen Dunia
Kamis, 24 Maret 2022 - 18:12 WIB
"Sementara itu proporsi global anggota parlemen perempuan telah meningkat menjadi 26,1%, naik sebesar 0,6%. Kita perlu terus memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik," kata mantan Menko PMK ini.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang menjadi Ketua 33rd session of the Forum of Women Parliamentarians, Irine Yusiana Roba Putri menambahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sempat disinggung Puan dalam forum mendapat sorotan delegasi-delegasi IPU. Dengan RUU TPKS, Indonesia dianggap progresif dalam perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, terkait pandemi Covid-19, Indonesia juga dapat nilai positif karena kebijakan untuk perempuan dan anak dianggap menonjol, termasuk dalam vaksinasi.
Baca juga: Di Forum Parlemen Perempuan IPU, Puan Bicara Keberhasilan Pemimpin Wanita Tangani Pandemi
"Delagasi di IPU mengapresiasi bagaimana kita mampu menekan kematian ibu hamil dan anak. Lalu bagaimana DPR memberi banyak perhatian dan dukungan untuk perempuan yang banyak terdampak pandemi," katanya.
Irine mengatakan, kebijakan-kebijakan Indonesia dinilai ramah gender. Selain itu, Indonesia dianggap menjadi role mode kepemimpinan perempuan. "Bagaimana tidak? Indonesia sudah punya presiden perempuan, ketua DPR perempuan. Jadi kita dianggap lead by example. Bahkan Amerika negara maju aja belum punya presiden perempuan. Maka banyak mata dunia yang memandang ke kita," kata Irine.
Anggota Komisi I DPR ini pun bercerita, delegasi parlemen Thailand sangat kagum dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Hal tersebut terlihat saat pertemuan bilateral antara Puan dan pimpinan parlemen Thailand di sela-sela penyelenggaraan IPU.
"Ada anggota parlemen Thailand perempuan saat pertemuan bilateral dengan Ibu Ketua DPR sampai berkaca-kaca mau nangis. Dia bilang Ibu Ketua menjadi inspirasi mereka agar suatu saat mereka juga punya presiden dan ketua parlemen perempuan," katanya.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang menjadi Ketua 33rd session of the Forum of Women Parliamentarians, Irine Yusiana Roba Putri menambahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sempat disinggung Puan dalam forum mendapat sorotan delegasi-delegasi IPU. Dengan RUU TPKS, Indonesia dianggap progresif dalam perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, terkait pandemi Covid-19, Indonesia juga dapat nilai positif karena kebijakan untuk perempuan dan anak dianggap menonjol, termasuk dalam vaksinasi.
Baca juga: Di Forum Parlemen Perempuan IPU, Puan Bicara Keberhasilan Pemimpin Wanita Tangani Pandemi
"Delagasi di IPU mengapresiasi bagaimana kita mampu menekan kematian ibu hamil dan anak. Lalu bagaimana DPR memberi banyak perhatian dan dukungan untuk perempuan yang banyak terdampak pandemi," katanya.
Irine mengatakan, kebijakan-kebijakan Indonesia dinilai ramah gender. Selain itu, Indonesia dianggap menjadi role mode kepemimpinan perempuan. "Bagaimana tidak? Indonesia sudah punya presiden perempuan, ketua DPR perempuan. Jadi kita dianggap lead by example. Bahkan Amerika negara maju aja belum punya presiden perempuan. Maka banyak mata dunia yang memandang ke kita," kata Irine.
Anggota Komisi I DPR ini pun bercerita, delegasi parlemen Thailand sangat kagum dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Hal tersebut terlihat saat pertemuan bilateral antara Puan dan pimpinan parlemen Thailand di sela-sela penyelenggaraan IPU.
"Ada anggota parlemen Thailand perempuan saat pertemuan bilateral dengan Ibu Ketua DPR sampai berkaca-kaca mau nangis. Dia bilang Ibu Ketua menjadi inspirasi mereka agar suatu saat mereka juga punya presiden dan ketua parlemen perempuan," katanya.
Lihat Juga :