Yudi Latif: Penundaan Pemilu Menghancurkan Demokrasi
Selasa, 22 Maret 2022 - 12:34 WIB
Akademisi Universitas Paramadina, Yudi Latif menyatakan bahwa Indonesia masih jauh dari sistem demokrasi sesungguhnya. Demokrasi yang masih sekadar prosedural ini akan rusak jika Pemilu 2024 ditunda. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
JAKARTA - Akademisi Universitas Paramadina, Yudi Latif menyatakan bahwa Indonesia masih jauh dari sistem demokrasi sesungguhnya. Demokrasi yang masih sekadar prosedural ini akan rusak jika Pemilu 2024 ditunda.
"Kita masih sangat jauh dari demokrasi di Indonesia. Kita ada di posisi fifty fifty (50:50) untuk penerapan Pancasila dalam sistem demokrasi. Yang ada saat ini demokrasi prosedural sesuai perjuangan reformasi," kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Periode 2017-2018 ini dalam Talkshow PPATK dengan tajuk 'Sinergi Membangun Negeri, Mencegah Kriminal Menguasai Negeri' pada Selasa (22/3/2022).
Yudi menegaskan bahwa sistem demokrasi prosedural akan semakin salah arah apabila ada upaya-upaya atau keinginan dari elite politik yang hendak memperpanjang masa jabatannya. "Pemilu harus teratur, tidak boleh diperpanjang, frekuensinya tetap. Jangan ada lagi upaya untuk memperpanjang pemilu. Jangan sampai prosedur yang sudah dilembagakan itu dihancurkan," kata Yudi Latif.
Ia melihat seharusnya pesta demokrasi benar-benar dirasakan masyarakat dan bukan sekedar seremonial terpilihnya partai dan calon presiden dari Pemilu. "Ada hal lebih substansif budaya demokrasi, hasil seleksi pemilu ini benar melahirkan meritokrasi atau hanya orang yang merayakan dirinya terpilih," kata Yudi Latif.
Menurut Yudi, untuk mencapai demokrasi yang sehat, maka harus dimulai dengan sistem pemilu yang inklusif dan tidak mengandalkan money politics yang menumbuh-suburkan oligarki dan korupsi. "Demokrasi yang kita kembangkan liberal. Namun pemilu yang mahal justru membuat oligarki. Demokrasi itu seperti aliran darah, apabila kandungannya kotor makan akan membuat seluruh pihak terkait akan collapse," kata Yudi Latif.
Baca juga: Honor Petugas KPPS Pemilu 2024 Akan Dinaikkan Jadi Rp1 juta
"Kita masih sangat jauh dari demokrasi di Indonesia. Kita ada di posisi fifty fifty (50:50) untuk penerapan Pancasila dalam sistem demokrasi. Yang ada saat ini demokrasi prosedural sesuai perjuangan reformasi," kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Periode 2017-2018 ini dalam Talkshow PPATK dengan tajuk 'Sinergi Membangun Negeri, Mencegah Kriminal Menguasai Negeri' pada Selasa (22/3/2022).
Yudi menegaskan bahwa sistem demokrasi prosedural akan semakin salah arah apabila ada upaya-upaya atau keinginan dari elite politik yang hendak memperpanjang masa jabatannya. "Pemilu harus teratur, tidak boleh diperpanjang, frekuensinya tetap. Jangan ada lagi upaya untuk memperpanjang pemilu. Jangan sampai prosedur yang sudah dilembagakan itu dihancurkan," kata Yudi Latif.
Ia melihat seharusnya pesta demokrasi benar-benar dirasakan masyarakat dan bukan sekedar seremonial terpilihnya partai dan calon presiden dari Pemilu. "Ada hal lebih substansif budaya demokrasi, hasil seleksi pemilu ini benar melahirkan meritokrasi atau hanya orang yang merayakan dirinya terpilih," kata Yudi Latif.
Menurut Yudi, untuk mencapai demokrasi yang sehat, maka harus dimulai dengan sistem pemilu yang inklusif dan tidak mengandalkan money politics yang menumbuh-suburkan oligarki dan korupsi. "Demokrasi yang kita kembangkan liberal. Namun pemilu yang mahal justru membuat oligarki. Demokrasi itu seperti aliran darah, apabila kandungannya kotor makan akan membuat seluruh pihak terkait akan collapse," kata Yudi Latif.
Baca juga: Honor Petugas KPPS Pemilu 2024 Akan Dinaikkan Jadi Rp1 juta
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda