Di Forum Parlemen Perempuan IPU, Puan Bicara Keberhasilan Pemimpin Wanita Tangani Pandemi
Minggu, 20 Maret 2022 - 17:38 WIB
"Saya berdiri di sini juga sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama Indonesia. Saat ini Parlemen Indonesia tengah memperkuat legislasi yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, melalui penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," ujarnya.
Puan melanjutkan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan itu dapat dilihat di berbagai bidang seperti menjadi penggerak mengatasi perubahan iklim, menangani pandemi, dan bahkan menjaga perdamaian.
"Peran dan kepemimpinan perempuan cukup besar dalam menangani pandemi Covid-19. Perempuan telah berperan di garda terdepan dan mencapai 70% tenaga kesehatan dan sosial di seluruh dunia," kata Puan.
Sejumlah hasil penelitian, termasuk dari Liverpool University, menyatakan pemimpin perempuan di berbagai negara menunjukkan kemampuan dalam mengatasi laju penyebaran virus Covid-19. Studi itu menjelaskan kapabilitas pemimpin perempuan dalam penanganan pandemi lebih baik daripada pemimpin laki-laki. Pemimpin perempuan dinilai mampu memberikan reaksi dan mengikuti temuan ilmiah dengan lebih cepat.
Selain itu, pemimpin perempuan dianggap juga lebih siap dalam mengambil risiko ekonomi guna melindungi kehidupan warganya dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dalam kondisi yang sama. Beberapa negara yang berhasil menangani pandemi dengan baik dengan perempuan sebagai pemimpinnya seperti Selandia Baru (Perdana Menteri Jacinda Ardern), Taiwan (Presiden Tsai Ing-wen), Jerman (Kanselir) Angela Merkel, Islandia (Perdana Menteri Katrin Jakobsdottri), hingga Sint Maarten di Kepulauan Karibia (Perdana Menteri Silveria Jacobs).
"Karenanya agenda pemulihan pandemi juga harus memiliki perspektif gender, memberi perhatian bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," kata Puan.
Mantan Menko PMK ini menambahkan, peran perempuan juga terlihat dalam menciptakan perdamaian dengan menjadi agen perubahan mencegah dan mengakhiri konflik. Puan mengatakan, perempuan berkepentingan menjadi bagian dari penyelesaian konflik karena perempuan dan anak-anak adalah yang paling terdampak saat konflik dan perang.
"Indonesia juga berkontribusi di bidang ini. Dari jumlah total peace-keepers Indonesia sebanyak 2.697 orang, saat ini terdapat 158 perempuan Indonesia yang bertugas di 5 misi UN-PKO (Peacekeeping Operations)," kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Agar pemberdayaan perempuan terwujud, menurut Puan, diperlukan akses terhadap pendidikan yang menjadi“game changer“ untuk memberdayakan perempuan agar menjadi pemimpin di masyarakat. Maka perempuan harus mendapat jaminan pendidikan yang berkualitas.
"Jika kemajuan perempuan dijamin, maka suatu negara akan maju. Jika partisipasi politik perempuan didorong, maka demokrasi akan berkembang. Jika kesetaraan gender dijamin, maka keadilan akan tercapai. Bersama, kita dapat perkuat komitmen untuk mendorong kemajuan perempuan," katanya.
Puan melanjutkan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan itu dapat dilihat di berbagai bidang seperti menjadi penggerak mengatasi perubahan iklim, menangani pandemi, dan bahkan menjaga perdamaian.
"Peran dan kepemimpinan perempuan cukup besar dalam menangani pandemi Covid-19. Perempuan telah berperan di garda terdepan dan mencapai 70% tenaga kesehatan dan sosial di seluruh dunia," kata Puan.
Sejumlah hasil penelitian, termasuk dari Liverpool University, menyatakan pemimpin perempuan di berbagai negara menunjukkan kemampuan dalam mengatasi laju penyebaran virus Covid-19. Studi itu menjelaskan kapabilitas pemimpin perempuan dalam penanganan pandemi lebih baik daripada pemimpin laki-laki. Pemimpin perempuan dinilai mampu memberikan reaksi dan mengikuti temuan ilmiah dengan lebih cepat.
Selain itu, pemimpin perempuan dianggap juga lebih siap dalam mengambil risiko ekonomi guna melindungi kehidupan warganya dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dalam kondisi yang sama. Beberapa negara yang berhasil menangani pandemi dengan baik dengan perempuan sebagai pemimpinnya seperti Selandia Baru (Perdana Menteri Jacinda Ardern), Taiwan (Presiden Tsai Ing-wen), Jerman (Kanselir) Angela Merkel, Islandia (Perdana Menteri Katrin Jakobsdottri), hingga Sint Maarten di Kepulauan Karibia (Perdana Menteri Silveria Jacobs).
"Karenanya agenda pemulihan pandemi juga harus memiliki perspektif gender, memberi perhatian bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," kata Puan.
Mantan Menko PMK ini menambahkan, peran perempuan juga terlihat dalam menciptakan perdamaian dengan menjadi agen perubahan mencegah dan mengakhiri konflik. Puan mengatakan, perempuan berkepentingan menjadi bagian dari penyelesaian konflik karena perempuan dan anak-anak adalah yang paling terdampak saat konflik dan perang.
"Indonesia juga berkontribusi di bidang ini. Dari jumlah total peace-keepers Indonesia sebanyak 2.697 orang, saat ini terdapat 158 perempuan Indonesia yang bertugas di 5 misi UN-PKO (Peacekeeping Operations)," kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Agar pemberdayaan perempuan terwujud, menurut Puan, diperlukan akses terhadap pendidikan yang menjadi“game changer“ untuk memberdayakan perempuan agar menjadi pemimpin di masyarakat. Maka perempuan harus mendapat jaminan pendidikan yang berkualitas.
"Jika kemajuan perempuan dijamin, maka suatu negara akan maju. Jika partisipasi politik perempuan didorong, maka demokrasi akan berkembang. Jika kesetaraan gender dijamin, maka keadilan akan tercapai. Bersama, kita dapat perkuat komitmen untuk mendorong kemajuan perempuan," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda