Selama Tak Ubah Aturan, Fadli Zon Anggap Isu Penundaan Pemilu 2024 Pepesan Kosong
Minggu, 20 Maret 2022 - 10:55 WIB
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan, selama tidak merubah aturan, isu penundaan Pemilu 2024 hanyalah pepesan kosong.Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon buka suara soal mencuatnya isu penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, isu penundaan pemilu yang tengah bergulir liar di publik hanyalah pepesan kosong.
“Selama isu itu (penundaan pemilu) tidak menyentuh pada perubahan aturan, sebenarnya itu hanya pepesan kosong menurut saya,” kata Fadli Zon seusai menghadiri forum ASEAN+3 Meeting dalam rangkaian acara Inter-Parliamentary Union (IPU), Minggu (20/3/2022).
Sebab, kata dia, wacana yang bergulir tetap tidak akan mengubah undang-undang yang menyebutkan secara tegas jadwal penyelenggaraan Pemilu. Apalagi, pembuatan aturan tersebut juga mempunyai proses yang panjang antara eksekutif dan legislatif.
“Saya kira harusnya penyelenggara berkonsentrasi persiapan untuk menyukseskan sesuai dengan jadwal. Apalagi memang secara konstitusi pembatasan itu sudah menjdi norma yang inheren dengan Reformasi dan demokrasi kita.” pungkas dia.
Seperti diketahui, muncul wacana agar Pemilu 2024 ditunda. Wacana itu didukung sejumlah partai yakni, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN).
Wacana itu juga sempat ditanggapi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam kesempatannya pada wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, pada Jumat 11 Maret 2022, Luhut menyebut sebagian besar dari 110 juta warga memiliki aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda.
“Selama isu itu (penundaan pemilu) tidak menyentuh pada perubahan aturan, sebenarnya itu hanya pepesan kosong menurut saya,” kata Fadli Zon seusai menghadiri forum ASEAN+3 Meeting dalam rangkaian acara Inter-Parliamentary Union (IPU), Minggu (20/3/2022).
Sebab, kata dia, wacana yang bergulir tetap tidak akan mengubah undang-undang yang menyebutkan secara tegas jadwal penyelenggaraan Pemilu. Apalagi, pembuatan aturan tersebut juga mempunyai proses yang panjang antara eksekutif dan legislatif.
Baca Juga
“Saya kira harusnya penyelenggara berkonsentrasi persiapan untuk menyukseskan sesuai dengan jadwal. Apalagi memang secara konstitusi pembatasan itu sudah menjdi norma yang inheren dengan Reformasi dan demokrasi kita.” pungkas dia.
Seperti diketahui, muncul wacana agar Pemilu 2024 ditunda. Wacana itu didukung sejumlah partai yakni, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN).
Wacana itu juga sempat ditanggapi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam kesempatannya pada wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, pada Jumat 11 Maret 2022, Luhut menyebut sebagian besar dari 110 juta warga memiliki aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda.
(cip)
tulis komentar anda