IKN Jadi Alasan Penundaan Pemilu, Demokrat: Mari Bersihkan Syahwat Politik
Sabtu, 19 Maret 2022 - 06:24 WIB
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan berpandangan tidak layak jika penundaan Pemilu ini dikaitkan dengan pemindahan IKN ke Kaltim. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh sejumlah elite di lingkaran pemerintah banyak dikaitkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara . Khususnya dalam rangka meraih kepercayaan dari pihak investor bahwa proyek IKN akan terus berlanjut.
Terkait hal ini, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan berpandangan tidak layak jika penundaan Pemilu ini dikaitkan dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan, ia menyebutnya sebagai khayalan yang sangat amat tinggi.
"Tentu kalau pertanyaannya layakkah Pemilu ditunda dengan alasan pemindahan IKN maka jawabannya secara tegas dan final adalah tidak layak. Bukan saja tidak layak tapi itu adalah khayalan setinggi-tingginya," ujar Irwan kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).
Menurut Legislator asal Kaltim ini, tujuan pelaksanaan Pemilu dengan pembangunan IKN itu merupakan dua sisi yang berbeda, bahkan tidak berhubungan sama sekali. Untuk itu, dia meminta agar jangan ada pihak yang membunuh demokrasi dengan isu IKN.
"Jangan bunuh demokrasi dengan isu IKN. Terlalu mahal harganya, tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan," tegasnya.
Irwan sendiri mengakui bahwa kekuasaan memang menimbulkan keinginan akan tindakan yang lebih besar dan leluasa. Tapi, bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
Untuk itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini meminta agar para elite menghormati keputusan itu dan menahan nafsu serta syahwat politiknya. Apalagi, sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan.
"Pesan saya untuk para elite yang coba-coba bunuh demokrasi Indonesia. Mari jadikan momentum Ramadhan yang sebentar lagi datang untuk bersihkan syahwat politik berkuasa lama. Semoga Ramadhan mampu bawa kita semua kembali fitrah. Kembali bersih dari niat-niat yang jahat," harap pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini.
Terkait hal ini, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan berpandangan tidak layak jika penundaan Pemilu ini dikaitkan dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan, ia menyebutnya sebagai khayalan yang sangat amat tinggi.
"Tentu kalau pertanyaannya layakkah Pemilu ditunda dengan alasan pemindahan IKN maka jawabannya secara tegas dan final adalah tidak layak. Bukan saja tidak layak tapi itu adalah khayalan setinggi-tingginya," ujar Irwan kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).
Menurut Legislator asal Kaltim ini, tujuan pelaksanaan Pemilu dengan pembangunan IKN itu merupakan dua sisi yang berbeda, bahkan tidak berhubungan sama sekali. Untuk itu, dia meminta agar jangan ada pihak yang membunuh demokrasi dengan isu IKN.
"Jangan bunuh demokrasi dengan isu IKN. Terlalu mahal harganya, tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan," tegasnya.
Irwan sendiri mengakui bahwa kekuasaan memang menimbulkan keinginan akan tindakan yang lebih besar dan leluasa. Tapi, bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
Untuk itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini meminta agar para elite menghormati keputusan itu dan menahan nafsu serta syahwat politiknya. Apalagi, sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan.
"Pesan saya untuk para elite yang coba-coba bunuh demokrasi Indonesia. Mari jadikan momentum Ramadhan yang sebentar lagi datang untuk bersihkan syahwat politik berkuasa lama. Semoga Ramadhan mampu bawa kita semua kembali fitrah. Kembali bersih dari niat-niat yang jahat," harap pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(kri)
tulis komentar anda