IKN Jadi Alasan Penundaan Pemilu, Demokrat: Mari Bersihkan Syahwat Politik
Sabtu, 19 Maret 2022 - 06:24 WIB
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan berpandangan tidak layak jika penundaan Pemilu ini dikaitkan dengan pemindahan IKN ke Kaltim. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh sejumlah elite di lingkaran pemerintah banyak dikaitkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara . Khususnya dalam rangka meraih kepercayaan dari pihak investor bahwa proyek IKN akan terus berlanjut.
Terkait hal ini, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan berpandangan tidak layak jika penundaan Pemilu ini dikaitkan dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan, ia menyebutnya sebagai khayalan yang sangat amat tinggi. Baca juga: Kepala IKN Minta KPK Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara
"Tentu kalau pertanyaannya layakkah Pemilu ditunda dengan alasan pemindahan IKN maka jawabannya secara tegas dan final adalah tidak layak. Bukan saja tidak layak tapi itu adalah khayalan setinggi-tingginya," ujar Irwan kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).
Menurut Legislator asal Kaltim ini, tujuan pelaksanaan Pemilu dengan pembangunan IKN itu merupakan dua sisi yang berbeda, bahkan tidak berhubungan sama sekali. Untuk itu, dia meminta agar jangan ada pihak yang membunuh demokrasi dengan isu IKN.
Terkait hal ini, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan berpandangan tidak layak jika penundaan Pemilu ini dikaitkan dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan, ia menyebutnya sebagai khayalan yang sangat amat tinggi. Baca juga: Kepala IKN Minta KPK Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara
"Tentu kalau pertanyaannya layakkah Pemilu ditunda dengan alasan pemindahan IKN maka jawabannya secara tegas dan final adalah tidak layak. Bukan saja tidak layak tapi itu adalah khayalan setinggi-tingginya," ujar Irwan kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).
Menurut Legislator asal Kaltim ini, tujuan pelaksanaan Pemilu dengan pembangunan IKN itu merupakan dua sisi yang berbeda, bahkan tidak berhubungan sama sekali. Untuk itu, dia meminta agar jangan ada pihak yang membunuh demokrasi dengan isu IKN.
Lihat Juga :