Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Muhammadiyah: Sebaiknya Tahu Diri Supaya Tidak Ada Bala di NKRI

JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah , Abdul Mu'ti angkat suara terkait klaim bahwa big data menunjukkan dukungan publik terhadap perpanjangan masa jabatan presiden . Klaim ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sebaiknya tahu diri, supaya tidak ada bala (malapetaka) di bumi NKRI," kata Abdul Mu'ti melalui cuitannya di Twitter pribadi @Abe_Mukti, Senin (14/3/2022).

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tidak percaya begitu saja dengan klaim tersebut. Sebab, datanya berbeda dengan hasil analisa Drone Emprit yang menunjukkan hasil berbeda. Drone Emprit ini adalah sebuah sistem untuk menganalisa dan memonitor media sosial yang berbasis teknologi big data yang dibuat oleh Ismail Fahmi.



"Menurut data Drone Emprit besutan @ismailfahmi, yang setuju perpanjangan masa jabatan Presiden hanya sak imprit (sedikit sekali)," ujarnya.

Sebelumnya, pendiri Drone Emprit sekaligus pendiri Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi membantah klaim Luhut Binsar Panjaitan tentang adanya 110 juta orang di media sosial yang berbicara tentang penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Impossible! Ada 110 juta user media sosial Indonesia yang berbicara tentang perpanjangan masa jabatan (presiden)," kata Fahmi melalui akun Twitter-nya, @ismailfahmi, Sabtu (12/3/2022).

Baca juga: Ini Momen saat Jokowi Menolak Tegas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Menurut dia, data Drone Emprit menunjukkan, user Twitter yang paling cerewet soal isu perpanjangan masa jabatan presiden hanya 10.000 orang. "Data Lab45 senada dengan Drone Emprit," katanya.