Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Langkah Strategis Percepatan PBG
Jum'at, 04 Maret 2022 - 18:29 WIB
Kelima, pemda diminta untuk melakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan di daerah dari kepala daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
Dalam kesempatan itu, Sugeng mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat pemda yang belum menyesuaikan Perda terkait Retribusi IMB menjadi Perda Retribusi PBG. Selain itu, sebagian besar Pemda belum memberikan layanan penerbitan PBG melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) karena retribusinya nol rupiah.
"Dan proses penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, perlu segera mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung dengan menerbitkan Perda Retribusi dan mendaftarkan akun dalam SIMBG," kata Sugeng.
Baca juga: Perda PBG, Tiap Bangunan di Gowa Harus Kantongi Sertifikat Layak Fungsi
Dalam kesempatan itu, Sugeng mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat pemda yang belum menyesuaikan Perda terkait Retribusi IMB menjadi Perda Retribusi PBG. Selain itu, sebagian besar Pemda belum memberikan layanan penerbitan PBG melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) karena retribusinya nol rupiah.
"Dan proses penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, perlu segera mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung dengan menerbitkan Perda Retribusi dan mendaftarkan akun dalam SIMBG," kata Sugeng.
Baca juga: Perda PBG, Tiap Bangunan di Gowa Harus Kantongi Sertifikat Layak Fungsi
Lihat Juga :