Koalisi Masyarakat Sipil Desak Parpol Pengusul Tarik Wacana Penundaan Pemilu 2024
Rabu, 02 Maret 2022 - 13:59 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menyatakan sejumlah tuntutan terkait wacana penundaan kontestasi Pemilu 2024 sebagaimana digaungkan sejumlah parpol belakangan ini. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menyatakan sejumlah tuntutan terkait wacana penundaan kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebagaimana digaungkan sejumlah partai politik (parpol) belakangan ini. Salah satunya mendesak tiga parpol mencabut pernyataan soal penundaan pemilu.
"Mendesak PKB, PAN, dan Golkar serta partai politik lainnya yang setuju penundaan Pemilu 2024 segera mencabut pernyataannya karena akan mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum serta memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat," bunyi tuntutan dalam keterangan tertulis koalisi kawal Pemilu 2024, Rabu (2/3/2022). Baca juga: Partai Gerindra Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Waketum: Kami Taat Konstitusi
Kedua, koalisi mendorong semua partai politik tetap konsisten untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni Pemilu dilakukan lima tahun sekali secara luber jurdil. Ketiga, mendesak seluruh partai politik untuk konsisten pada Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 yang telah disahkan bersama-sama Komisi II DPR-RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.
"Keempat, mengingatkan partai politik lain agar tetap berpegang teguh pada hukum pemilu dan tidak mengikuti langkah PKB, Golkar, dan PAN untuk menunda Pemilu 2024," bunyi selanjutnya.
"Mendesak PKB, PAN, dan Golkar serta partai politik lainnya yang setuju penundaan Pemilu 2024 segera mencabut pernyataannya karena akan mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum serta memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat," bunyi tuntutan dalam keterangan tertulis koalisi kawal Pemilu 2024, Rabu (2/3/2022). Baca juga: Partai Gerindra Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Waketum: Kami Taat Konstitusi
Kedua, koalisi mendorong semua partai politik tetap konsisten untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni Pemilu dilakukan lima tahun sekali secara luber jurdil. Ketiga, mendesak seluruh partai politik untuk konsisten pada Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 yang telah disahkan bersama-sama Komisi II DPR-RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.
"Keempat, mengingatkan partai politik lain agar tetap berpegang teguh pada hukum pemilu dan tidak mengikuti langkah PKB, Golkar, dan PAN untuk menunda Pemilu 2024," bunyi selanjutnya.
Lihat Juga :