Jokowi Minta WAG TNI Polri Didisiplinkan, Ini Kata Kompolnas
Rabu, 02 Maret 2022 - 12:47 WIB
Anggota Kompolnas Poengky Indarti mendukung teguran Presiden Joko Widodo terhadap Polri TNI serta keluarganya untuk menjaga sikap dalam perbincangan di aplikasi pesan singkat. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Anggota Kompolnas Poengky Indarti mendukung teguran Presiden Joko Widodo terhadap TNI Polri serta keluarganya untuk menjaga sikap dalam perbincangan di aplikasi pesan singkat. Presiden Jokowi di acara Rapim TNI Polri meminta agar WhatsApp Grup (WAG) didisiplinkan.
"Peringatan presiden itu sangat tepat. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri harus netral, tidak berpolitik, dan harus menjunjung tinggi UUD serta seluruh UU dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, sehingga tidak boleh terpecah belah," kata Poengky, Rabu (3/2/2022).
Menurutnya, kedewasaan dalam kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di Indonesia harus diakui masih dalam tahap perkembangan. Hal tersebut belum sebanding dengan canggihnya peralatan komunikasi dan banyaknya kemudahan akses media sosial.
"Apalagi Indonesia mengalami masa-masa pembungkaman di zaman Orde Baru. Hal ini berdampak pada masih belum menghargainya kebebasan orang lain untuk berpendapat berbeda, sehingga rentan terpecah belah," kata Poengky.
Di masyarakat sendiri sering terlihat adanya perbedaan pendapat yang berujung perpecahan. Kompolnas tidak menginginkan perbedaan pendapat memecah belah dalam tubuh Polri dan TNI.
"Jangan sampai aparat negara juga terpecah belah. Sebagai aparat negara, mereka harus taat menjalankan perintah. Bukan melakukan perlawanan atau pembangkangan," katanya.
"Peringatan presiden itu sangat tepat. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri harus netral, tidak berpolitik, dan harus menjunjung tinggi UUD serta seluruh UU dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, sehingga tidak boleh terpecah belah," kata Poengky, Rabu (3/2/2022).
Menurutnya, kedewasaan dalam kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di Indonesia harus diakui masih dalam tahap perkembangan. Hal tersebut belum sebanding dengan canggihnya peralatan komunikasi dan banyaknya kemudahan akses media sosial.
"Apalagi Indonesia mengalami masa-masa pembungkaman di zaman Orde Baru. Hal ini berdampak pada masih belum menghargainya kebebasan orang lain untuk berpendapat berbeda, sehingga rentan terpecah belah," kata Poengky.
Di masyarakat sendiri sering terlihat adanya perbedaan pendapat yang berujung perpecahan. Kompolnas tidak menginginkan perbedaan pendapat memecah belah dalam tubuh Polri dan TNI.
"Jangan sampai aparat negara juga terpecah belah. Sebagai aparat negara, mereka harus taat menjalankan perintah. Bukan melakukan perlawanan atau pembangkangan," katanya.
Lihat Juga :