Kebijakan Afirmatif Perluas Peluang bagi Orang Asli Papua
Rabu, 23 Februari 2022 - 22:01 WIB
Sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute di Jakarta, Rabu (23/2/2022). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kebijakan afirmatif (affirmative policy) yang dijalankan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat memang diperlukan untuk menciptakan peluang lebih luas bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Bumi Cendrawasih.
“Dalam konteks Papua, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP agar punya masa depan lebih cerah,” ujar Prof Imron Cotan, Pemerhati Papua dan isu-isu strategis dalam sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute di Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Imron memaparkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua adalah langkah terbaru dari komitmen pemerintah memajukan Papua. Menurut dia, situasi keamanan yang tidak stabil menyebabkan proses pembangunan yang dilancarkan pemerintah menemui hambatan.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan penguatan affirmative policy pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. “Kebijakan afirmatif ini harus diperkuat, terutama dalam menciptakan lapangan kerj bagi OAP. Para OAP lulusan dari berbagai kampus yang sulit mencari kerja, bisa punya peluang untuk bekerja di BUMN, misalnya,” jelas mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia itu.
Kebijakan afirmatif lain yang akan dikeluarkan pemerintah, antara lain menurut Imron, dalam waktu dekat DPR dan pemerintah akan mengeluarkan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru yang diharapkan mencakup seluruh wilayah adat Tanah Papua.
Tujuan utama pemekaran tersebut adalah untuk memperpendek jalur birokrasi, jalur logistik dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi OAP. “Jumlah gubernur bertambah, begitu juga wagub, sekda, hingga ke semua jajaran birokrasi ke bawah. Ini memberi peluang terbuka bagi OAP,” kata dia.
Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay mengatakan OAP memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Ia juga meminta anak-anak muda Papua untuk menjadi bagian dari solusi untuk memajukan Papua secara khusus dan Indonesia pada konteks yang lebih luas.
“Saya ingin buktikan ini negara saya juga memiliki. Saya bisa hidup di mana saja, berkompetisi dengan siapa saja, dan bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Kita bersaing, ya bersaing. Tidak ada perbedaan,” paparnya memotivasi para mahasiswa asal Papua di Jabodetabek.
Charles Kosay, Tokoh Muda Papua mengatakan bahwa sudah saatnya anak muda Papua menjadi agen perubahan untuk melihat masa mendatang. Anak muda Papua tidak perlu lagi melihat apa yang terjadi di belakang, sehingga bisa menghadapi tantangan yang ada di masa depan, sebagai bagian NKRI.
Papua hari ini membutuhkan sumber daya manusia yang notabene merupakan anak-anak muda Papua yang saat ini menuntut ilmu di berbagai tempat. “Kita ini yang akan membangun Tanah Papua kita sendiri. Papua kaya sumber daya alam, tapi siapa yang akan kelola, kalau sumber daya manusianya tidak sekolah. Jadi mari kita satukan tekad kita,” kata Charles.
“Dalam konteks Papua, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP agar punya masa depan lebih cerah,” ujar Prof Imron Cotan, Pemerhati Papua dan isu-isu strategis dalam sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute di Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Imron memaparkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua adalah langkah terbaru dari komitmen pemerintah memajukan Papua. Menurut dia, situasi keamanan yang tidak stabil menyebabkan proses pembangunan yang dilancarkan pemerintah menemui hambatan.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan penguatan affirmative policy pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. “Kebijakan afirmatif ini harus diperkuat, terutama dalam menciptakan lapangan kerj bagi OAP. Para OAP lulusan dari berbagai kampus yang sulit mencari kerja, bisa punya peluang untuk bekerja di BUMN, misalnya,” jelas mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia itu.
Kebijakan afirmatif lain yang akan dikeluarkan pemerintah, antara lain menurut Imron, dalam waktu dekat DPR dan pemerintah akan mengeluarkan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru yang diharapkan mencakup seluruh wilayah adat Tanah Papua.
Tujuan utama pemekaran tersebut adalah untuk memperpendek jalur birokrasi, jalur logistik dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi OAP. “Jumlah gubernur bertambah, begitu juga wagub, sekda, hingga ke semua jajaran birokrasi ke bawah. Ini memberi peluang terbuka bagi OAP,” kata dia.
Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay mengatakan OAP memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Ia juga meminta anak-anak muda Papua untuk menjadi bagian dari solusi untuk memajukan Papua secara khusus dan Indonesia pada konteks yang lebih luas.
“Saya ingin buktikan ini negara saya juga memiliki. Saya bisa hidup di mana saja, berkompetisi dengan siapa saja, dan bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Kita bersaing, ya bersaing. Tidak ada perbedaan,” paparnya memotivasi para mahasiswa asal Papua di Jabodetabek.
Charles Kosay, Tokoh Muda Papua mengatakan bahwa sudah saatnya anak muda Papua menjadi agen perubahan untuk melihat masa mendatang. Anak muda Papua tidak perlu lagi melihat apa yang terjadi di belakang, sehingga bisa menghadapi tantangan yang ada di masa depan, sebagai bagian NKRI.
Papua hari ini membutuhkan sumber daya manusia yang notabene merupakan anak-anak muda Papua yang saat ini menuntut ilmu di berbagai tempat. “Kita ini yang akan membangun Tanah Papua kita sendiri. Papua kaya sumber daya alam, tapi siapa yang akan kelola, kalau sumber daya manusianya tidak sekolah. Jadi mari kita satukan tekad kita,” kata Charles.
(kri)
tulis komentar anda