Parpol Non-Parlemen Nyatakan Siap Ikut Terlibat dalam Pencapresan 2024
Rabu, 23 Februari 2022 - 22:51 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo bersama sejumlah Ketua Umum Parpol Non-Parlemen di Menteng, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Foto/SINDOnews/Faisal Rahman
JAKARTA - Partai politik non-parlemen menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama terlibat aktif dalam pencalonan presiden (pencapresan) pada kontestasi Pilpres 2024 . Hal ini merupakan hasil pertemuan yang dibahas enam parpol non-parlemen malam ini.
"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan Pemilu tahun 2024," ujar Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat menyampaikan hasil pertemuan yang dilakukan secara tertutup di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2022) malam. Baca juga: Parpol Non-Parlemen Siap Ajukan Judicial Review Presidential Threshold 0% ke MK
Pria yang akrab disapa HT ini mengungkap salah satu alasan yang membuat partai politik non-parlemen akan terlibat aktif dalam pencapresan di 2024. Satu hal yang paling mendasari adalah perolehan suara yang didapat parpol non-parlemen pada Pemilu 2019.
HT mengungkapkan syarat untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya merujuk kursi DPR RI sebesar 20%. Ada pula syarat alternatif yakni 25% perolehan suara hasil Pemilu 2019.
"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan Pemilu tahun 2024," ujar Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat menyampaikan hasil pertemuan yang dilakukan secara tertutup di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2022) malam. Baca juga: Parpol Non-Parlemen Siap Ajukan Judicial Review Presidential Threshold 0% ke MK
Pria yang akrab disapa HT ini mengungkap salah satu alasan yang membuat partai politik non-parlemen akan terlibat aktif dalam pencapresan di 2024. Satu hal yang paling mendasari adalah perolehan suara yang didapat parpol non-parlemen pada Pemilu 2019.
HT mengungkapkan syarat untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya merujuk kursi DPR RI sebesar 20%. Ada pula syarat alternatif yakni 25% perolehan suara hasil Pemilu 2019.
Lihat Juga :