Pertemuan Parpol Non-Parlemen, Sejumlah Isu Akan Dibahas
Rabu, 23 Februari 2022 - 19:14 WIB
Ketua DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng. Foto/MPI
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo akan menggelar pertemuan bersama dengan para pimpinan partai politik ( parpo l) non-parlemen. Dalam pertemuan itu, sedikitnya dua tema besar akan jadi topik bahasan.
Isu pertama yakni pembahasan terkait gugatan uji materi terhadap presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasilnya pada, Kamis (24/2/2022).
"Insya Allah akan ada satu kesepakatan, kalau misalnya MK kembali dalam putusan besok itu menolak, maka partai-partai non-parlemen akan kembali mengajukan judicial review ke MK soal PT itu," ujarnya.
Adapun topik kedua yaitu penjajakan koalisi parpol non-parlemen untuk menyongsong gelaran Pilpres 2024. Sebab, berapapun suara yang dihasilkan oleh gabungan para partai non-parlemen, tetaplah hasil dari rakyat yang perlu diaspirasikan.
"Partai non-parlemen itu, sebesar apapun suara yang mereka miliki adalah sebuah aspirasi rakyat yang harus disalurkan. Termasuk dalam pilpres nanti, karena 9,7 persen itu kan angka yang besar," jelasnya.
Kendati demikian, dirinya tak menyampaikan lebih jauh waktu dan lokasi detail pertemuan Hary Tanoesoedibjo dengan pimpinan parpol non-parlemen itu. Menurut dia, terdapat 5 parpol yang telah mengkonfirmasi akan hadir.
"Ada Perindo, PBB, Hanura, PSI, Partai Garuda, dan PKPI. Saya optimis ada diskusi yang konstruktif di acara nanti malam," tutupnya.
Isu pertama yakni pembahasan terkait gugatan uji materi terhadap presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasilnya pada, Kamis (24/2/2022).
"Insya Allah akan ada satu kesepakatan, kalau misalnya MK kembali dalam putusan besok itu menolak, maka partai-partai non-parlemen akan kembali mengajukan judicial review ke MK soal PT itu," ujarnya.
Adapun topik kedua yaitu penjajakan koalisi parpol non-parlemen untuk menyongsong gelaran Pilpres 2024. Sebab, berapapun suara yang dihasilkan oleh gabungan para partai non-parlemen, tetaplah hasil dari rakyat yang perlu diaspirasikan.
"Partai non-parlemen itu, sebesar apapun suara yang mereka miliki adalah sebuah aspirasi rakyat yang harus disalurkan. Termasuk dalam pilpres nanti, karena 9,7 persen itu kan angka yang besar," jelasnya.
Kendati demikian, dirinya tak menyampaikan lebih jauh waktu dan lokasi detail pertemuan Hary Tanoesoedibjo dengan pimpinan parpol non-parlemen itu. Menurut dia, terdapat 5 parpol yang telah mengkonfirmasi akan hadir.
"Ada Perindo, PBB, Hanura, PSI, Partai Garuda, dan PKPI. Saya optimis ada diskusi yang konstruktif di acara nanti malam," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda