Pandemi Corona, Kemenkes Diminta Terus Pantau Masalah Gizi Buruk pada Anak
Minggu, 14 Juni 2020 - 17:07 WIB
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta untuk tidak mengabaikan masalah gizi buruk pada anak Indonesia, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Foto/Istimewa
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta tidak mengabaikan masalah gizi anak Indonesia di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Tingginya jumlah kematian anak yang terpapar Corona virus diduga karena faktor penyerta termasuk status gizi anak Indonesia yang buruk.
(Baca juga: Pandemi Corona, Andre Rosiade Sarankan Bansos dalam Bentuk Tunai)
Berdasarkan data Kemenkes, hingga akhir bulan Mei lalu terdapat 1.851 kasus Covid-19 pada anak berusia kurang dari 18 tahun. Dari jumlah itu, terdapat 29 kasus kematian akibat corona pada anak yang dilaporkan.
"Para pejabat yang menangani masalah gizi anak di Indonesia harus ikut bertanggung jawab terhadap tingginya angka kematian anak akibat Covid-19 karena masalah gizi buruk anak Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor penyerta yang meningkatkan resiko kematian ini," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio di Jakarta, Minggu (14/6/2020).
"Pejabat pejabat di Kementerian Kesehatan yang manangani gizi anak tidak boleh bersikap santai dan harus memiliki 'sense of crisis' karena jika tidak maka akan banyak lagi anak anak yang beresiko meninggal ketika terpapar Covid-19," tambah Agus.
(Baca juga: Jokowi: Semua Ingin Corona Berakhir, Tapi Tak Seorang Pun Bisa Memastikan)
Juru bicara pemerintah bidang kesehatan merangkap juru bicara pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, tingginya angka kematian anak akibat virus Corona disebabkan oleh faktor-faktor yang mendasarinya, khususnya kekurangan gizi, anemia dan fasilitas kesehatan anak yang tidak memadai.
"Covid-19 membuktikan bahwa kita harus berjuang melawan malnutrisi. Anak-anak Indonesia terperangkap dalam 'lingkaran setan"', siklus kekurangan gizi dan anemia yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap virus corona," ujar Achmad Yurianto di Gedung BNPB kemarin.
Agus menambahkan, dengan berhentinya aktifitas Posyandu karena pandemi Corona, maka pemantauan gizi anak menjadi terganggu, dan sebagai otoritas kesehatan di Indonesia, Kemenkes harus membuat terobosan. "Tidak cukup pantauan dilakukan melalui whatsapp group seperti yang dilakukan saat ini oleh otoritas kesehatan," tambahnya.
(Baca juga: Pandemi Corona, Andre Rosiade Sarankan Bansos dalam Bentuk Tunai)
Berdasarkan data Kemenkes, hingga akhir bulan Mei lalu terdapat 1.851 kasus Covid-19 pada anak berusia kurang dari 18 tahun. Dari jumlah itu, terdapat 29 kasus kematian akibat corona pada anak yang dilaporkan.
"Para pejabat yang menangani masalah gizi anak di Indonesia harus ikut bertanggung jawab terhadap tingginya angka kematian anak akibat Covid-19 karena masalah gizi buruk anak Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor penyerta yang meningkatkan resiko kematian ini," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio di Jakarta, Minggu (14/6/2020).
"Pejabat pejabat di Kementerian Kesehatan yang manangani gizi anak tidak boleh bersikap santai dan harus memiliki 'sense of crisis' karena jika tidak maka akan banyak lagi anak anak yang beresiko meninggal ketika terpapar Covid-19," tambah Agus.
(Baca juga: Jokowi: Semua Ingin Corona Berakhir, Tapi Tak Seorang Pun Bisa Memastikan)
Juru bicara pemerintah bidang kesehatan merangkap juru bicara pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, tingginya angka kematian anak akibat virus Corona disebabkan oleh faktor-faktor yang mendasarinya, khususnya kekurangan gizi, anemia dan fasilitas kesehatan anak yang tidak memadai.
"Covid-19 membuktikan bahwa kita harus berjuang melawan malnutrisi. Anak-anak Indonesia terperangkap dalam 'lingkaran setan"', siklus kekurangan gizi dan anemia yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap virus corona," ujar Achmad Yurianto di Gedung BNPB kemarin.
Agus menambahkan, dengan berhentinya aktifitas Posyandu karena pandemi Corona, maka pemantauan gizi anak menjadi terganggu, dan sebagai otoritas kesehatan di Indonesia, Kemenkes harus membuat terobosan. "Tidak cukup pantauan dilakukan melalui whatsapp group seperti yang dilakukan saat ini oleh otoritas kesehatan," tambahnya.
tulis komentar anda