DPR Sebut Kenaikan Biaya Haji Tak Bisa Dihindarkan
Kamis, 17 Februari 2022 - 21:22 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadziliy mengatakan potensi kenaikan biaya haji pada tahun ini tidak dapat terhindarkan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadziliy mengatakan potensi kenaikan biaya haji pada tahun ini tidak dapat terhindarkan. Hal itu lantaran adanya penambahan item yang harus dilalui oleh jamaah yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi.
“Memang tidak dapat dihindarkan karena item-itemnya juga ditambah,” pungkasnya berdasarkan keterangan pers yang diterima, Selasa,(17/2/2022).
Ace menyampaikan, Panitia Kerja (Panja) BPIH harus mempersiapkan kemungkinan jika pemerintah Saudi memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memberangkatkan calon jamaah haji 1443H/2022M. Panja juga harus membuat berbagai skenario dan skema perjalanan yang selama ini diterapkan pemerintah Saudi.
"Asumsinya kalau proses persiapan haji secara normal, seharusnya normal 5 Juni sudah berangkat. Menarik garis itu, kami harus mempersiapkan terutama biaya perjalanan ibadah haji tahun ini," ucap politikus Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, kata Ace, panja akan menentukan biaya haji yang harus dibayar dan biaya yang berasal dari dana optimalisasi haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kemudian juga disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia.
"Pertama menyediakan alat-alat pencegah kesehatan, masker, karantina, PCR, Swab, bagi para calon sebelum dan kepulangan. Semua kami bahas jika kemungkinan diberikan, sudah siap memberangkatkan calon jmaah haji,” sebut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut.
Selain itu, biaya perjalanan akan diumumkan apabila ada kepastian keberangkatan haji. "Mudah-mudahan ada ruang bagi calon jamaah haji untuk pelunasan BPIH," ujar Ace.
“Memang tidak dapat dihindarkan karena item-itemnya juga ditambah,” pungkasnya berdasarkan keterangan pers yang diterima, Selasa,(17/2/2022).
Ace menyampaikan, Panitia Kerja (Panja) BPIH harus mempersiapkan kemungkinan jika pemerintah Saudi memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memberangkatkan calon jamaah haji 1443H/2022M. Panja juga harus membuat berbagai skenario dan skema perjalanan yang selama ini diterapkan pemerintah Saudi.
"Asumsinya kalau proses persiapan haji secara normal, seharusnya normal 5 Juni sudah berangkat. Menarik garis itu, kami harus mempersiapkan terutama biaya perjalanan ibadah haji tahun ini," ucap politikus Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, kata Ace, panja akan menentukan biaya haji yang harus dibayar dan biaya yang berasal dari dana optimalisasi haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kemudian juga disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia.
"Pertama menyediakan alat-alat pencegah kesehatan, masker, karantina, PCR, Swab, bagi para calon sebelum dan kepulangan. Semua kami bahas jika kemungkinan diberikan, sudah siap memberangkatkan calon jmaah haji,” sebut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut.
Selain itu, biaya perjalanan akan diumumkan apabila ada kepastian keberangkatan haji. "Mudah-mudahan ada ruang bagi calon jamaah haji untuk pelunasan BPIH," ujar Ace.
(cip)
tulis komentar anda