Barikade 98 Minta Anggota DPR Dievaluasi Karena Kerap Mengusir Mitra Kerja dari Rapat
Selasa, 15 Februari 2022 - 19:35 WIB
RDP Komisi VII DPR dengan Kemenperin dan Krakatau Steel, Senin (14/2/2022). Dirut Krakatau Steel Silmy Karim diusir dari rapat ini. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
JAKARTA - Aktivis yang tergabung dalam Barikade 98 menyayangkan aksi pengusiran dari ruang rapat DPR kepada peserta rapat yang diundangnya. Hal itu dinilai tidak mencerminkan sikap DPR yang terhormat.
Sekretaris Jenderal Barikade 98 Arif Rahman menilai apa yang dilakukan oleh pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR Bambang Haryadi terhadap Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim sangat tidak mencerminkan sikap anggota DPR yang terhormat.
"Rapat baru saja dimulai, semua peserta sudah menjelaskan materi dan ketika akan memulai diskusi, pihak Krakatau Steel disebut maling teriak maling. Apakah tuduhan itu pantas dilontarkan tanpa dasar yang jelas?" kata Arif dalam siaran tertulisnya, Selasa (15/2/2022).
Baca juga: Debat Panas, Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Diusir dari Rapat DPR
Arif menjelaskan bahwa masyarakat tentunya menyaksikan peristiwa RDP DPR. Menurutnya, masyarakat akan menilai bahwa ternyata sikap anggota DPR arogan, tidak memiliki etika. "Bahkan dengan mudah mengatakan perusahaan BUMN yang notabene seharusnya kita dukung kinerjanya, bukan malah dijatuhkan di rapat terbuka semacam itu," ujar Arif.
Krakatau Steel sudah melakukan banyak pencapaian, dari rugi 8 tahun hingga akhirnya mampu membukukan laba 2 tahun berturut-turut pada 2020 dan 2021. Belum lagi prestasi penjualan ekspor yang baru-baru ini dilakukan.
"Seharusnya kita bangga dan memberikan apresiasi kepada manajemen Krakatau Steel yang sudah bersusah payah membereskan permasalahan Krakatau Steel. Apakah seorang Bambang Haryadi mampu melakukan itu? Saya rasa tidak," katanya.
Baca juga: Gara-gara Proyek Blast Furnace, Bos Krakatau Steel Diusir dari DPR
Pengusiran sepihak yang dilakukan oleh DPR yang berulang kali dilakukan kepada sejumlah pejabat negara dan petinggi perusahaan BUMN seharusnya tidak boleh terjadi lagi di RDP lainnya. "Mereka yang mengundang, kemudian mereka yang mengusir, ini benar-benar tidak mencerminkan budaya Indonesia yang melayani tamu dengan ramah. Di mana letak moral mereka," ujarnya.
Masyarakat berharap ada perbaikan moral dari oknum anggota DPR yang kerap menimbulkan permasalahan serupa seperti ini. Evaluasi terhadap sikap anggota DPR perlu dilakukan agar ke depan Parlemen dapat menjadi wadah yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat, yang memperjuangkan aspirasi rakyat, yang mendukung kemajuan perusahaan milik negara.
Sekretaris Jenderal Barikade 98 Arif Rahman menilai apa yang dilakukan oleh pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR Bambang Haryadi terhadap Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim sangat tidak mencerminkan sikap anggota DPR yang terhormat.
"Rapat baru saja dimulai, semua peserta sudah menjelaskan materi dan ketika akan memulai diskusi, pihak Krakatau Steel disebut maling teriak maling. Apakah tuduhan itu pantas dilontarkan tanpa dasar yang jelas?" kata Arif dalam siaran tertulisnya, Selasa (15/2/2022).
Baca juga: Debat Panas, Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Diusir dari Rapat DPR
Arif menjelaskan bahwa masyarakat tentunya menyaksikan peristiwa RDP DPR. Menurutnya, masyarakat akan menilai bahwa ternyata sikap anggota DPR arogan, tidak memiliki etika. "Bahkan dengan mudah mengatakan perusahaan BUMN yang notabene seharusnya kita dukung kinerjanya, bukan malah dijatuhkan di rapat terbuka semacam itu," ujar Arif.
Krakatau Steel sudah melakukan banyak pencapaian, dari rugi 8 tahun hingga akhirnya mampu membukukan laba 2 tahun berturut-turut pada 2020 dan 2021. Belum lagi prestasi penjualan ekspor yang baru-baru ini dilakukan.
"Seharusnya kita bangga dan memberikan apresiasi kepada manajemen Krakatau Steel yang sudah bersusah payah membereskan permasalahan Krakatau Steel. Apakah seorang Bambang Haryadi mampu melakukan itu? Saya rasa tidak," katanya.
Baca juga: Gara-gara Proyek Blast Furnace, Bos Krakatau Steel Diusir dari DPR
Pengusiran sepihak yang dilakukan oleh DPR yang berulang kali dilakukan kepada sejumlah pejabat negara dan petinggi perusahaan BUMN seharusnya tidak boleh terjadi lagi di RDP lainnya. "Mereka yang mengundang, kemudian mereka yang mengusir, ini benar-benar tidak mencerminkan budaya Indonesia yang melayani tamu dengan ramah. Di mana letak moral mereka," ujarnya.
Masyarakat berharap ada perbaikan moral dari oknum anggota DPR yang kerap menimbulkan permasalahan serupa seperti ini. Evaluasi terhadap sikap anggota DPR perlu dilakukan agar ke depan Parlemen dapat menjadi wadah yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat, yang memperjuangkan aspirasi rakyat, yang mendukung kemajuan perusahaan milik negara.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda