Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Meningkat
Senin, 14 Februari 2022 - 17:20 WIB
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi cukup tinggi berdasarkan hasil survei dari lembaga SPIN yang diumumkan hari ini. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan hasil survei dari lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) yang diumumkan hari ini.
“Hasil survei menunjukkan ada sebesar 60,8% publik menilai seperti itu. Sementara sebagian kecil atau 13,7% menilai tidak memuaskan dan ada 20,1% yang menyatakan biasa saja,” kata Direktur SPIN Igor Dirgantara saat memaparkan survei SPIN tentang Kepemimpinan Nasional 2024 yang bertajuk “Prabowo Paling Pantas Melanjutkan Program Jokowi” secara daring, Senin (14/2/2022).
Igor menjelaskan, angka tersebut meningkat dari survei sebelumnya, yakni September 2021 sebanyak 47,1% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah mengukur tingkat kepuasan, Igor pun menanyakan para responden mengenai penilaian mereka terhadap arah pembangunan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.
Apakah menurut mereka, arah pembangunan yang ada perlu diubah atau dilanjutkan saja karena sudah dianggap baik. “Indikasinya didapat dari temuan survei dimana ada sekitar 51,5% yang menyebutkan agar arah pembangunan nasional perlu dilanjutkan. Ada juga sebesar 17,4% yang meminta tetap dilanjutkan tetapi secara bersyarat dimana perlu ada perubahan-perubahan. Sementara ada 30,3% yang menyatakan agar arah pembangunan perlu diganti,” katanya.
Igor mengatakan, saat SPIN ingin melihat sedikit lebih dalam tentang aspek arah pembangunan yang ingin dilanjutkan itu. Mayoritas menjawab di antaranya program bantuan sosial (bansos), ketahanan pangan, serta modernisasi alutsista yang lebih dominan. “Sebagian besar berpendapat bidang sosial (bansos) 55,5%; ketahanan pangan 52,6%; modernisasi alutsista 50,9%,” paparnya.
Kemudian, sambung Igor, untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atau agraria 45,1%; kebebasan beragama 42,3%; infrastruktur 40,5% perlu dilanjutkan dan oleh karenanya menjadi prioritas utama. Sementara yang menjawab terus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan ditempati oleh bidang ketenagakerjaan 42,6%, karena banyak penduduk yang tidak bekerja imbas Covid-19, dampak Omnibus Law Cipta Kerja dan lain sebagainya.
“Lalu, penyempurnaan penanganan Covid-19 40,1%, dan pemindahan IKN 28,1%, dan bidang politik dan hukum (demokrasi dan HAM) sebesar 29,9%,” imbuh Igor.
Sekadar diketahui, bahwa survei ini dilakukan oleh SPIN pada 31 Januari - 11 Februari 2022 dengan melibatkan 1.230 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan cara tatap muka dibantu lembaran kuesioner. Survei ini juga menggunakan metode probability sampling dan multistage random sampling dengan Margin of Error (MoE) kurang lebih 2,8% serta tingkat kepercayaan 95%.
Lihat Juga: Desakan Usut Dugaan Korupsi Jokowi, Relawan Gibran: Sekelompok Orang Tak Mengakui Karya Presiden
“Hasil survei menunjukkan ada sebesar 60,8% publik menilai seperti itu. Sementara sebagian kecil atau 13,7% menilai tidak memuaskan dan ada 20,1% yang menyatakan biasa saja,” kata Direktur SPIN Igor Dirgantara saat memaparkan survei SPIN tentang Kepemimpinan Nasional 2024 yang bertajuk “Prabowo Paling Pantas Melanjutkan Program Jokowi” secara daring, Senin (14/2/2022).
Igor menjelaskan, angka tersebut meningkat dari survei sebelumnya, yakni September 2021 sebanyak 47,1% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah mengukur tingkat kepuasan, Igor pun menanyakan para responden mengenai penilaian mereka terhadap arah pembangunan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.
Apakah menurut mereka, arah pembangunan yang ada perlu diubah atau dilanjutkan saja karena sudah dianggap baik. “Indikasinya didapat dari temuan survei dimana ada sekitar 51,5% yang menyebutkan agar arah pembangunan nasional perlu dilanjutkan. Ada juga sebesar 17,4% yang meminta tetap dilanjutkan tetapi secara bersyarat dimana perlu ada perubahan-perubahan. Sementara ada 30,3% yang menyatakan agar arah pembangunan perlu diganti,” katanya.
Igor mengatakan, saat SPIN ingin melihat sedikit lebih dalam tentang aspek arah pembangunan yang ingin dilanjutkan itu. Mayoritas menjawab di antaranya program bantuan sosial (bansos), ketahanan pangan, serta modernisasi alutsista yang lebih dominan. “Sebagian besar berpendapat bidang sosial (bansos) 55,5%; ketahanan pangan 52,6%; modernisasi alutsista 50,9%,” paparnya.
Kemudian, sambung Igor, untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atau agraria 45,1%; kebebasan beragama 42,3%; infrastruktur 40,5% perlu dilanjutkan dan oleh karenanya menjadi prioritas utama. Sementara yang menjawab terus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan ditempati oleh bidang ketenagakerjaan 42,6%, karena banyak penduduk yang tidak bekerja imbas Covid-19, dampak Omnibus Law Cipta Kerja dan lain sebagainya.
“Lalu, penyempurnaan penanganan Covid-19 40,1%, dan pemindahan IKN 28,1%, dan bidang politik dan hukum (demokrasi dan HAM) sebesar 29,9%,” imbuh Igor.
Sekadar diketahui, bahwa survei ini dilakukan oleh SPIN pada 31 Januari - 11 Februari 2022 dengan melibatkan 1.230 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan cara tatap muka dibantu lembaran kuesioner. Survei ini juga menggunakan metode probability sampling dan multistage random sampling dengan Margin of Error (MoE) kurang lebih 2,8% serta tingkat kepercayaan 95%.
Lihat Juga: Desakan Usut Dugaan Korupsi Jokowi, Relawan Gibran: Sekelompok Orang Tak Mengakui Karya Presiden
(rca)
tulis komentar anda