Jokowi Disamakan dengan Soeharto, Ngabalin Minta YLBHI Buka Mata dan Hati
Senin, 14 Februari 2022 - 11:21 WIB
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta YLBHI untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden Jokowi. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. YLBHI memposting sebuah foto yang menunjukkan foto Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Soeharto saling beririsan di akun Instagram-nya, Minggu (13/2/2022).
"Mereka harus turun ke lapangan. Kalau Yayasan itu betul untuk nirlaba dan memperjuangkan kepentingan masyarakat mereka harus turun. Supaya mereka tahu," ujar Ngabalin, Senin (14/2/2022) ketika dikonfirmasi awak media.
Ia menyebutkan seharusnya YLBHI dan pihak terkait yang mendiskreditkan Presiden Jokowi untuk lebih objektif dan jernih dalam berpikir dan menarasikan pemerintahan Jokowi memiliki kesamaan dengan pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto.
"Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi dengan Soeharto, dua hal boleh jadi mereka tidak tahu dan tidak sampai ke lapangan. Karena per hari ini KSP itu tim yang dibentuk Pak Moeldoko itu masih ada di lapangan. Sehingga dia mesti tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Agar Yayasan ini jangan sampai menjadi sumber fitnah," kata Ngabalin.
Ia menanyakan ke YLBHI apakah sudah memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto. "Seluruhnya jelek atau tidak adakah secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan. Atau suruh buka mata dan hatinya menilai kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi," ungkap Ngabalin.
Dalam kasus Wadas di Kabupaten Purworejo, Ngabalin menyebutkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Purworejo yang berada di daerahnya dan paling bertanggung jawab terkait kasus Wadas.
"Kalau kasus Wadas dia menyejajarkan Jokowi dan Pak Harto, tanyain dong dia musti cari tahu siapa Bupatinya di sana, di Purworejo itu siapa. Masak sih Bupatinya tidak bisa berfungsi untuk menangani masalah itu. Sedangkan Bupati itu mempunyai otoritas tertinggi di sana," tambah Ngabalin.
Baca juga: KSP Terjunkan Tim ke Wadas: Operasi Aparat di Lapangan Perlu Dievaluasi
"Mereka harus turun ke lapangan. Kalau Yayasan itu betul untuk nirlaba dan memperjuangkan kepentingan masyarakat mereka harus turun. Supaya mereka tahu," ujar Ngabalin, Senin (14/2/2022) ketika dikonfirmasi awak media.
Ia menyebutkan seharusnya YLBHI dan pihak terkait yang mendiskreditkan Presiden Jokowi untuk lebih objektif dan jernih dalam berpikir dan menarasikan pemerintahan Jokowi memiliki kesamaan dengan pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto.
"Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi dengan Soeharto, dua hal boleh jadi mereka tidak tahu dan tidak sampai ke lapangan. Karena per hari ini KSP itu tim yang dibentuk Pak Moeldoko itu masih ada di lapangan. Sehingga dia mesti tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Agar Yayasan ini jangan sampai menjadi sumber fitnah," kata Ngabalin.
Ia menanyakan ke YLBHI apakah sudah memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto. "Seluruhnya jelek atau tidak adakah secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan. Atau suruh buka mata dan hatinya menilai kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi," ungkap Ngabalin.
Dalam kasus Wadas di Kabupaten Purworejo, Ngabalin menyebutkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Purworejo yang berada di daerahnya dan paling bertanggung jawab terkait kasus Wadas.
"Kalau kasus Wadas dia menyejajarkan Jokowi dan Pak Harto, tanyain dong dia musti cari tahu siapa Bupatinya di sana, di Purworejo itu siapa. Masak sih Bupatinya tidak bisa berfungsi untuk menangani masalah itu. Sedangkan Bupati itu mempunyai otoritas tertinggi di sana," tambah Ngabalin.
Baca juga: KSP Terjunkan Tim ke Wadas: Operasi Aparat di Lapangan Perlu Dievaluasi
Lihat Juga :
tulis komentar anda