Poltikus PDIP Ingin Buruh Urungkan Demonstrasi di DPR, Minta Kirim Perwakilan
Minggu, 06 Februari 2022 - 16:49 WIB
Politkus PDIP Rahmad Handoyo meminta buruh mengirim perwakilan bertemu DPR dan membatalkan rencana unjuk rasa. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta ribuan buruh mengurungkan rencana aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada Senin (7/2/2022) besok. Dia mengingatkan bahwa kerumunan pun sulit dijaga sehingga tidak tepat berunjuk rasa ketika kasus Covid-19 sedang kembali naik.
"Hampir pastilah, kalo demo ribuan orang itu bagaimana protokol kesehatan? Nah saya kira bagaimana ini menjadi perhatian kita bersama," kata Rahmad kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (7/2/2022).
Baca juga: Besok Ribuan Buruh Tetap Demo DPR, Desak UU Cipta Kerja Tak Dibahas Lagi
Oleh karena itu, ia berharap agar para buruh mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi secara langsung. Poltikus PDIP ini menyadari bahwa penyampaian pendapat di sebuah negara demokrasi merupakan hal yang dilindungi oleh konstitusi.
Akan tetapi, saat ini situasi serta kondisinya berbeda. Di mana, bangsa Indonesia kembali dihadapkan dengan gelombang ketiga Covid-19. Untuk itu, Rahmad menyarankan agar penyampaian pendapat bisa dialihkan dengan cara lain yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat.
"Bukan berarti tidak jadi, tapi diganti dengan cara yang lain. Entah itu perwakilan, entah itu dalam bentuk aksi nyata melalui media sosial, melalui online. Banyak cara untuk menyampaikan pendapat. Yang penting adalah esensi penyampaian pendapat itu. Sekali lagi, saya menghormati ya keinginan penyampaian pendapat itu," ujarnya.
"Hampir pastilah, kalo demo ribuan orang itu bagaimana protokol kesehatan? Nah saya kira bagaimana ini menjadi perhatian kita bersama," kata Rahmad kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (7/2/2022).
Baca juga: Besok Ribuan Buruh Tetap Demo DPR, Desak UU Cipta Kerja Tak Dibahas Lagi
Oleh karena itu, ia berharap agar para buruh mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi secara langsung. Poltikus PDIP ini menyadari bahwa penyampaian pendapat di sebuah negara demokrasi merupakan hal yang dilindungi oleh konstitusi.
Akan tetapi, saat ini situasi serta kondisinya berbeda. Di mana, bangsa Indonesia kembali dihadapkan dengan gelombang ketiga Covid-19. Untuk itu, Rahmad menyarankan agar penyampaian pendapat bisa dialihkan dengan cara lain yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat.
"Bukan berarti tidak jadi, tapi diganti dengan cara yang lain. Entah itu perwakilan, entah itu dalam bentuk aksi nyata melalui media sosial, melalui online. Banyak cara untuk menyampaikan pendapat. Yang penting adalah esensi penyampaian pendapat itu. Sekali lagi, saya menghormati ya keinginan penyampaian pendapat itu," ujarnya.
Lihat Juga :