Sindiran Pedas Jubir Luhut Pandjaitan ke Fadli Zon, Apa Tuh?
Jum'at, 04 Februari 2022 - 20:18 WIB
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Kritikan Politikus Gerindra Fadli Zon kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal pembelajaran tatap muka dibalas dengan sindiran oleh Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi. Adapun Fadli Zon mengkritik Luhut karena menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara proses pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
"Ya enggak apa-apa Pak Fadli Zon berkomentar begitu. Padahal baru-baru ini dia baru ke Pak Luhut guna meminta bebas karantina bagi para delegasi forum internasional yang beliau terlibat di sana," kata Jodi saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (4/2/2022).
Jodi mengatakan, pada dasarnya pemerintah pusat sangat mendukung inisiatif pemerintah daerah dalam upaya penurunan kasus Covid-19. Namun ia mengingatkan pemda untuk konsisten dan menggunakan pendekatan nondiskriminatif terhadap pelaksanaan PTM.
"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata.
Dia mengatakan, pemerintah daerah diharapkan dapat bersama-sama menjaga anak-anak siswa agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19. “Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB Empat Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah," kata Jodi.
Selain itu, pemerintah pusat juga memastikan orang tua siswa dapat menentukan pilihannya apakah anaknya boleh mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Karenanya persoalan ini semestinya sudah tidak jadi soal.
"Sudah disampaikan bahwa orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh. Konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar kita bersama. Kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus," pungkas Jodi.
"Ya enggak apa-apa Pak Fadli Zon berkomentar begitu. Padahal baru-baru ini dia baru ke Pak Luhut guna meminta bebas karantina bagi para delegasi forum internasional yang beliau terlibat di sana," kata Jodi saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (4/2/2022).
Jodi mengatakan, pada dasarnya pemerintah pusat sangat mendukung inisiatif pemerintah daerah dalam upaya penurunan kasus Covid-19. Namun ia mengingatkan pemda untuk konsisten dan menggunakan pendekatan nondiskriminatif terhadap pelaksanaan PTM.
"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata.
Dia mengatakan, pemerintah daerah diharapkan dapat bersama-sama menjaga anak-anak siswa agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19. “Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB Empat Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah," kata Jodi.
Selain itu, pemerintah pusat juga memastikan orang tua siswa dapat menentukan pilihannya apakah anaknya boleh mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Karenanya persoalan ini semestinya sudah tidak jadi soal.
"Sudah disampaikan bahwa orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh. Konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar kita bersama. Kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus," pungkas Jodi.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(rca)
tulis komentar anda