Terapkan Sistem Kerja Shift, Pemerintah Minta Masukan Korlantas dan BUMN
Jum'at, 12 Juni 2020 - 16:54 WIB
Pemerintah tengah merumuskan penerapan sistem kerja shift atau bergilir baik aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN dan swasta. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah tengah merumuskan penerapan sistem kerja shift, baik aparatur sipil negara (ASN) , pegawai BUMN dan swasta.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan melakukan survei dan meminta masukan dari berbagai pihak.
“Melibatkan survei dari PT KAI juga. Kemudian beberapa BUMN. Minta masukan daripada Korlantas Kepolisian. Kemudian dari TNI/Polri. Kemudian pihak swasta,” tutur Tjahjo kepada Media, Jumat (12/6/2020).
Dia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan nantinya berjalan dengan efektif. Terutama berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan.
“Supaya kebijakan itu benar-benar efektif memecahkan masalah yang ada yaitu mengurangi penumpukan penumpang. Karena apa pun protokol kesehatan harus mengarah ke sana,” ujarnya.(Baca juga: Bertambah 1.111, Kasus Positif Corona di Indonesia Menjadi 36.406 )
Tjahjo mengatakan, pengaturan sistem kerja ini nantinya akan diatur dalam surat edaran SE. Dimana SE untuk ASN akan dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB. Lalu SE untuk pegawai BUMN dikeluarkan Menteri BUMN. Kemudian pegawai swasta dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
“Nanti akan dituangkan dalam surat edaran oleh Kementerian PA-NRB, Kemenaker, BUMN serta oleh Gugus Tugas,” ungkapnya.
Hal yang diatur dalam SE tersebut terkait jam kerja sistem kerja shift. Hal ini akan ditelaah oleh Gugus Tugas secara langsung. “Termasuk harinya. Apakah bisa setiap hari, apakah akan diambil hari-hari tertentu saja. Ini akan sangat-sangat penting. Ini juga sudah ditelaah oleh Gugus Tugas,” tuturnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan melakukan survei dan meminta masukan dari berbagai pihak.
“Melibatkan survei dari PT KAI juga. Kemudian beberapa BUMN. Minta masukan daripada Korlantas Kepolisian. Kemudian dari TNI/Polri. Kemudian pihak swasta,” tutur Tjahjo kepada Media, Jumat (12/6/2020).
Dia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan nantinya berjalan dengan efektif. Terutama berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan.
“Supaya kebijakan itu benar-benar efektif memecahkan masalah yang ada yaitu mengurangi penumpukan penumpang. Karena apa pun protokol kesehatan harus mengarah ke sana,” ujarnya.(Baca juga: Bertambah 1.111, Kasus Positif Corona di Indonesia Menjadi 36.406 )
Tjahjo mengatakan, pengaturan sistem kerja ini nantinya akan diatur dalam surat edaran SE. Dimana SE untuk ASN akan dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB. Lalu SE untuk pegawai BUMN dikeluarkan Menteri BUMN. Kemudian pegawai swasta dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
“Nanti akan dituangkan dalam surat edaran oleh Kementerian PA-NRB, Kemenaker, BUMN serta oleh Gugus Tugas,” ungkapnya.
Hal yang diatur dalam SE tersebut terkait jam kerja sistem kerja shift. Hal ini akan ditelaah oleh Gugus Tugas secara langsung. “Termasuk harinya. Apakah bisa setiap hari, apakah akan diambil hari-hari tertentu saja. Ini akan sangat-sangat penting. Ini juga sudah ditelaah oleh Gugus Tugas,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
tulis komentar anda