Sistem Satu Pintu Umrah Indonesia Diapresiasi Saudi
Jum'at, 14 Januari 2022 - 15:39 WIB
Kebijakan satu pintu atau one gate policy diapresiasi pemerintah Arab Saudi. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen PHU Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kebijakan satu pintu atau one gate policy umrah diapresiasi pemerintah Arab Saudi. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen PHU Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief.
Baca juga: Wamenag Ungkap Ada PPIU Berangkatkan Jamaah Umrah Tidak Melalui Sistem Satu Pintu
Pasalnya, sampai dengan hari Selasa, 11 Januari 2022 sebanyak 1.023 jamaah umrah asal Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi dinyatakan negatif Covid-19.
Baca juga: Ini Alasan Wamenag Belum Jalankan Sistem Satu Pintu Penyelenggaraan Umrah di Daerah
"Alhamdulillah komunikasi informal tetap kita bangun dengan wakil menteri haji dan juga dengan duta besar. Mereka sangat apresiasi sekali dengan OGP dan kedisiplinan jamaah kita," ujar Hilman dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Jumat (14/1/2022).
Hilman mengatakan, meskipun ada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang tidak mematuhi OGP. Namun, Kemenag terus menindaklanjutinya dengan teguran lewat pembinaan terhadap PPIU terkait.
"(Kita) bukan semata-mata memberangkatkan jamaah umrah. (Tetapi) bahwa yang berangkat menjadi duta kita (untuk) zero cases," ucapnya.
Hilman menegaskan, OGP bukan sebagai wujud intervensi pemerintah terhadap PPIU. Melainkan komitmen Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi untuk menjamin jamaah umrah bebas dari Covid-19.
"Jadi sebetulnya bukan kita ingin intervensi terlalu banyak, tapi ingin kita tunjukkan kepercayaan kepada Saudi," tutupnya.
Baca juga: Wamenag Ungkap Ada PPIU Berangkatkan Jamaah Umrah Tidak Melalui Sistem Satu Pintu
Pasalnya, sampai dengan hari Selasa, 11 Januari 2022 sebanyak 1.023 jamaah umrah asal Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi dinyatakan negatif Covid-19.
Baca juga: Ini Alasan Wamenag Belum Jalankan Sistem Satu Pintu Penyelenggaraan Umrah di Daerah
"Alhamdulillah komunikasi informal tetap kita bangun dengan wakil menteri haji dan juga dengan duta besar. Mereka sangat apresiasi sekali dengan OGP dan kedisiplinan jamaah kita," ujar Hilman dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Jumat (14/1/2022).
Hilman mengatakan, meskipun ada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang tidak mematuhi OGP. Namun, Kemenag terus menindaklanjutinya dengan teguran lewat pembinaan terhadap PPIU terkait.
"(Kita) bukan semata-mata memberangkatkan jamaah umrah. (Tetapi) bahwa yang berangkat menjadi duta kita (untuk) zero cases," ucapnya.
Hilman menegaskan, OGP bukan sebagai wujud intervensi pemerintah terhadap PPIU. Melainkan komitmen Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi untuk menjamin jamaah umrah bebas dari Covid-19.
"Jadi sebetulnya bukan kita ingin intervensi terlalu banyak, tapi ingin kita tunjukkan kepercayaan kepada Saudi," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda