KPAI: Tanpa Perbaikan, Pembelajaran Jarak Jauh Tidak Akan Efektif
Rabu, 10 Juni 2020 - 21:35 WIB
Catatan keempat tentang praktik langsung ke sekolah saat belajar di rumah. Pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau kejuruan (SMK) biasanya ada praktek laboratorium dan bengkel. KPAI menyarankan sekolah tetap melaksanakannya tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan siswa masuk bergantian. (Baca juga: Era New Normal, Pendidikan Jarak Jauh Tetap Jadi Prioritas)
Kelima, KPAI meminta penyederhanaan kurikulum karena ini situasinya darurat. Kemendikbud harus memilih dan memilah mana kompetensi dasar (KD) yang harus tetap diberikan kepada siswa-siswi.Terakhir, pemerintah didorong menggunakan dana desa untuk pendidikan selama pandemi Covid-19. Selama pandemi ini, banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti pola pembelajaran daring karena keterbatasan peralatan dan kuota internet.
Menurut Retno, diperlukan politik anggaran dari pemerintah pusat sehingga dana desa dapat dipergunakan untuk pendidikan. Misalnya, membeli lima set komputer yang diletak di balai desa dan dilengkapi wifi. Anak-anak yang tidak memiliki peralatan daring dan kuota internet dapat mempergunakannya secara bergantian.
Sekolah juga harus fleksibel dalam PJJ. Pengumpulan tugas tidak dibatasi waktunya karena banyak siswa yang harus bergantian dalam mengakses peralatan daring. “Hal ini sekaligus jalan keluar mengatasi disparitas pembelajaran daring yang memang bias kelas. Anak-anak keluarga kaya dapat terlayani, sementara banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak terlayani PJJ,” katanya.
Kelima, KPAI meminta penyederhanaan kurikulum karena ini situasinya darurat. Kemendikbud harus memilih dan memilah mana kompetensi dasar (KD) yang harus tetap diberikan kepada siswa-siswi.Terakhir, pemerintah didorong menggunakan dana desa untuk pendidikan selama pandemi Covid-19. Selama pandemi ini, banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti pola pembelajaran daring karena keterbatasan peralatan dan kuota internet.
Menurut Retno, diperlukan politik anggaran dari pemerintah pusat sehingga dana desa dapat dipergunakan untuk pendidikan. Misalnya, membeli lima set komputer yang diletak di balai desa dan dilengkapi wifi. Anak-anak yang tidak memiliki peralatan daring dan kuota internet dapat mempergunakannya secara bergantian.
Sekolah juga harus fleksibel dalam PJJ. Pengumpulan tugas tidak dibatasi waktunya karena banyak siswa yang harus bergantian dalam mengakses peralatan daring. “Hal ini sekaligus jalan keluar mengatasi disparitas pembelajaran daring yang memang bias kelas. Anak-anak keluarga kaya dapat terlayani, sementara banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak terlayani PJJ,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :