Polri Bentuk Direktorat PPA, DPR Harap Kasus Kekerasan Bisa Ditekan

Sahroni berharap, dengan adanya Direktorat PPA nanti, penanganan kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak bisa lebih maksimal. Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.

"Kalau sudah ada direktoratnya kan polisi bisa lebih fokus menghadirkan layanan yang lebih maksimal pada korban. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya. Bisa dengan rehabilitasi, trauma healing, dan lainnya," katanya.

Terakhir, legislator asal Tanjung Priok ini juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar Direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Hadirkan tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan. Kita harapkan, 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," kata politikus Partai Nasdem ini.