Kejar Realisasi APBD, Kemendagri Gelar Rakor Bersama Kemenkeu, BPKP, dan Daerah
Jum'at, 24 Desember 2021 - 21:16 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. FOTO/IST
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu upayanya dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar, Jumat (24/12/2021) pukul 08.30 WIB secara daring.
Rakor yang dilakukan Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengundang seluruh Sekda, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kabupaten/Kota. Adapun narasumber yang akan hadir adalah Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah BPKP.
Plh Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni menyampaikan, rapat koordinasi kali ini dilakukan untuk memberikan informasi, sosialisasi peraturan perudang-undangan dan mencari solusi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Baca juga: Kemendagri Sebut 140.474 Jabatan ASN di Pemda Telah Disederhanakan
Rakor yang dilakukan Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengundang seluruh Sekda, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kabupaten/Kota. Adapun narasumber yang akan hadir adalah Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah BPKP.
Plh Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni menyampaikan, rapat koordinasi kali ini dilakukan untuk memberikan informasi, sosialisasi peraturan perudang-undangan dan mencari solusi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Baca juga: Kemendagri Sebut 140.474 Jabatan ASN di Pemda Telah Disederhanakan
Lihat Juga :