Wapres: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Berhenti di Seremonial dan Administratif
Senin, 20 Desember 2021 - 10:42 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada hal-hal seremonial ataupun administratif. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada hal-hal seremonial ataupun administratif. Dia ingin agar komitmen itu benar-benar terwujud dalam kerja nyata.
Hal ini disampaikan pada acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Baca juga: Wapres Berharap Wahdah Islamiyah Terdepan Wujudkan Kemaslahatan Umat
"Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima," ujarnya, Senin (20/12/2021)
Dia mengatakan segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "(Ini) agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif," ujarnya.
Hal ini disampaikan pada acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Baca juga: Wapres Berharap Wahdah Islamiyah Terdepan Wujudkan Kemaslahatan Umat
"Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima," ujarnya, Senin (20/12/2021)
Dia mengatakan segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "(Ini) agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif," ujarnya.
Lihat Juga :